TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan semua tanggapan soal wacana penambahan jumlah kementerian akan menjadi masukan bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya dalam menyusun komposisi menteri.
“Bahwa kemudian itu (wacana penambahan kementerian) berkembang di media sosial, berkembang tanggapan pengamat, tanggapan guru besar, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengenai penambahan jumlah menteri atau kementerian itu menjadi masukan bagi kami pada akhirnya nanti (dalam) menyusun kabinet,” ujar Dasco ketika dihubungi, Jumat, 10 Mei 2024.
Adapun saat ini, kata Dasco, partainya belum membahas nama-nama menteri hingga jumlah kementerian. “Sekarang ini kami justru sedang melakukan pengkajian mengenai tugas-tugas kementerian dalam rangka keberlanjutan pembangunan pemerintahan Pak Jokowi,” tuturnya.
Sebelumnya, Dasco mengaku bingung atas spekulasi penambahan jumlah kementerian yang saat ini beredar di publik.
“Nah itu juga saya bingung, kemudian saya pikir itu mungkin juga sebuah masukan, aspirasi, karena yang beredar adalah penambahan kementerian ini, itu,” ujar Dasco, saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024.
Menurut dia, hingga saat ini Prabowo masih fokus pada perancangan program-program yang telah dijanjikan selama kampanye. “Sampai dengan saat ini Pak Prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye” ujarnya.
Dasco kembali menegaskan, saat ini belum ada penentuan mengenai nama-nama kementerian yang akan dibentuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. "Untuk nomenklatur, kementerian itu belum ada," kata dia.
Wacana Prabowo untuk menambah jumlah kementerian hingga 40 kementerian dikabarkan Majalah Tempodalam laporan utama "Orang Lama Kabinet Baru" yang terbit pada 6 Mei 2024.
Menurut orang-orang dekat Prabowo, langkah ini diambil sebagai upaya membangun koalisi besar untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga program pemerintah yang diusulkan dapat berjalan lancar. Namun demikian, penambahan jumlah kementerian memerlukan revisi Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang membatasi jumlah kementerian maksimal hanya 34.
Pilihan editor: Hakim MK Wanti-wanti Sirekap Menjelang Pilkada 2024, Begini Respons KPU
