TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Abdul Haris mengungkapkan ada tiga persoalan mendasar pada pendidikan tinggi di Indonesia. Tiga hal itu adalah inequality of access atau ketimpangan akses pendidikan tinggi, inequality of quality atau ketimpangan dalam hal kualitas, serta kurangnya relevansi pendidikan tinggi (less relevance of higher education).
Hal itu diungkapkan Haris dalam sarasehan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LPTNU) Jawa Timur di Universitas Wahab Hasbullah (UNWAHA) Jombang, Sabtu, 4 Mei 2024. "Pemerintah mendorong peningkatan nilai angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi dan juga memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut," ujarnya.
Baca Juga:
Pemerintah, kata dia, juga menemukan suatu dilema saat melihat adanya 1,2 juta pengangguran terdidik berdasarkan data BPS tahun 2022. Selain itu terjadi perubahan landscape dunia kerja bahwa ijazah dan gelar akademik tidak lagi menjadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan.
"Dengan demikian pemerintah melalui Kemendikbud Ristek secara serius dalam membenahi hal tersebut dengan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi," kata dia.
Dirinya mengatakan, sejumlah perguruan tinggi juga terus didorong untuk meningkat pada rangking perguruan tinggi global, serta meningkatkan kualitas lulusan yang siap pada profesi tertentu. Namun, ia menyebut ada kendala salah satunya faktor lambannya perguruan tinggi dalam beradaptasi dengan perubahan yang menjadi persoalan serius dewasa ini.
Selain itu, juga munculnya model alternatif dalam pendidikan dan pelatihan yang berbasis digital karena dapat secara fleksibel dan murah dari segi operasionalnya. "Oleh sebab itu Dirjen Dikti partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak bisa dinafikkan," kata dia.
Ia menyebut, dari sekitar 9,8 juta mahasiswa Indonesia, hampir 5,1 juta mahasiswa kuliah di perguruan tinggi swasta. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek juga berkolaborasi dengan pengelola perguruan tinggi swasta, termasuk perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama mengurangi ketimpangan akses layanan pendidikan tinggi, kualitas pendidikan tinggi, dan relevansi pendidikan tinggi tersebut.
Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi NU Jawa Timur Achmad Jazidie mendukung dan menyambut baik apa yang disampaikan oleh Dirjen Dikti. LPTNU yang didirikan sejak 2010 telah cukup lama bersama PTS NU untuk turut serta meningkatkan SDM bangsa dalam wadah organisasi Nahdlatul Ulama.
"Di Jawa Timur, sedikitnya ada 104 PTS yang berafiliasi dengan LPTNU Jatim, hal ini tentu tidak sedikit," kata Jazidie yang juga Rektor Unusa ini.
Hadir sebagai pembicara sarasehan tersebut selain Dirjen Dikti, Direktur Diktis Kemenag yang diwakili Kasubdit Ketenagaan M. Aziz Hakim, Dewan Eksekutif BAN PT Slamet Wahyudi, serta Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi PBNU Ainun Na'im.
Kegiatan sarasehan dan halal bihalal ini diikuti sedikitnya 200 peserta PTNU se-Jawa Timur, Pengurus LPTNU Jawa Timur serta pimpinan Universitas K.H. Wahab Hasbullah. Perguruan tinggi ini berada dikawasan Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang.
Pilihan Editor: Peserta UTBK SNBT 2024 di Unej Dilarikan ke RS, Pingsan Akibat Asam Lambung
