TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi sebelumnya memberi sinyal partainya akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera memiliki pendapat berbeda.
Mardani mengatakan, secara pribadi dia menyarankan partainya berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menilai, keberadaan PKS sebagai oposisi di pemerintahan adalah sehat bagi demokrasi di Indonesia.
"Kalau saya, oposisi. Sehat kok, sekalian," ujar Mardani dalam sebuah video pernyataan yang dia kirimkan kepada Tempo pada Senin, 29 April 2024.
Menurut Mardani, nantinya jika PKS tetap berada di luar pemerintahan, PKS bisa mengawasi pemerintah agar kebijakan yang dibuat dapat sesuai dengan kepentingan rakyat.
"Kita jaga pemerintah biar bekerja betul-betul buat rakyat," kata Mardani.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi memberi sinyal PKS akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Aboe menyebut, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.
"Ini (Pilpres) kan sudah selesai. Ke depan kami kan ingin berbuat untuk bangsa. Kami kemarin kan sudah berpengalaman dua periode kemarin di luar. Jadi kalau pun bisa ke dalam itu positif," ujar Aboe ditemui usai acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.
Hingga kini, PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo.
Saran pengamat
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyarankan agar PKS tidak bergabung kubu Prabowo-Gibran dan tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.
"Lebih baik dan bijak bagi PKS untuk memilih jalan jadi oposisi selama 5 tahun mendatang ketimbang bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Bawono saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 April 2024.
Bawono menilai, posisi PKS sebagai oposisi akan penting dan krusial bagi kelangsungan mekanisme check and balances dalam sistem presidensial di Indonesia. Dengan adanya oposisi, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memiliki feedback.
"Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan akan jadi yang terbaik karena memperoleh feedback dari oposisi," kata Bawono.
Di sisi lain, menurut Bawono, PKS harusnya memiliki sikap malu karena selama kampanye Pilpres 2024, PKS kerap menyampaikan kritik terhadap Prabowo-Gibran.
"Kalau PKS bergabung dengan pemerintahan ini, apakah PKS tidak punya rasa malu pada publik dan konstituen mereka?" ujarnya.
Senada Bawono, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut, keputusan PKS untuk berada di luar pemerintahan akan menjadi kabar baik bagi demokrasi di Indonesia.
Dia menyebut, PKS dapat bersama-sama dengan PDIP memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
"Minimal 2 partai ini (PKS dan PDIP) akan jadi partai kritis yang selalu menyalak 5 tahun mendatang," kata Adi.
Dia menilai, PKS dan PDIP bisa menjalin kerjasama yang baik sebagai oposisi. Seandainya kerja sama tak bisa dilakukan, PKS dan PDIP tetap bisa menjadi oposisi dengan posisi masing-masing menyesuaikan isu yang mereka kawal.
Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilihan Editor: Respons Penolakan Partai Gelora, Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi
