Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

image-gnews
Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSetelah putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 24 April 2024. Menanggapi keputusan ini, capres kompetitor Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki sikap menanggapi kemungkinan merapat dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Anies Baswedan: Tidak Ingin Berandai, Tetap dengan Gagasan Perubahan

Anies Baswedan mengaku kerap ditanya terkait kemungkinan masuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Sambil bergurau, ia menyatakan kabinet yang diikuti hanya dapur sang istri. Artinya, kabinet berupa lemari kecil tempat menyimpan barang-barang. 

“Saya bilang, saya ikut kitchen kabinet istri saya saja,” kata Anies, pada 28 April 2024.

Soal bergabung dengan Prabowo-Gibran, Anies hanya akan menunggu momentum. 

“Begini, kalau pertanyaan (ikut kabinet) saya jawab sekarang ini, misalnya ‘Saya tidak mau ikut’, Nanti ada yang bilang, ‘Emangnya ditawarin? Ge-er bener’. Lalu kalau saya bilang ‘Ya bersedia’, lalu memang ada tawaran? Jadi pertanyaan itu akan saya jawab ketika ada peristiwanya, kalau hanya berandai andai saya tidak akan jawab,” ujar Anies.

Kendati demikian, Anies memastikan dirinya masih tetap berpegang pada Gerakan Perubahan. 

“Saya katakan, saya akan terus berada di jalur perubahan, kan jalur perubahan itu bukan kabinet dan tidak, betul tidak? Jadi jangan dibelokkan, sekadar supra kabinet dan tidak,” kata dia.  

Anies: Beristirahat usai Putusan MK

Sebelumnya, Anies telah mengungkapkan bahwa dirinya sedang beristirahat usai putusan sengketa Pilpres di MK. Ia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan yang akan diambil setelah kalah dalam Pilpres 2024.

“Saya sekarang rehat dulu setelah selesai proses di MK. Kita hormati proses bernegara, kami turun sampai tuntas. Sekarang lagi rehat dan kami ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus,” ujar Anies, pada 27 April 2024.

Meski demikian, Anies menyebut, dirinya terbuka terhadap berbagai peluang usai Pilpres. Selain itu, ia juga berharap catatan hakim MK terutama dari tiga hakim yang memberikan pendapat berbeda dapat dijadikan langkah memperbaiki demokrasi Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ganjar: Tidak Bergabung Menjadi Menteri, Hanya akan Menjadi Rakyat

Ganjar menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang menawarkan posisi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Namun, ia memilih berada di luar pemerintahan daripada mengisi jabatan menteri. 

“Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan," kata Ganjar, pada 26 Maret 2024, seperti dikutip Antara.

Selain itu, Ganjar menuturkan akan kembali menjadi rakyat biasa. Bersama para relawan, ia akan melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan.

Ganjar: Tegas Tolak Bergabung 

Ganjar menegaskan sikap politiknya tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemerintahan. Saya menghormati pemenang, tetapi sikap politik saya, lebih baik kami di luar,” ujar Ganjar, pada 25 April 2024.

Kendati demikian, Ganjar belum bisa mengonfirmasi arah politik partai pengusungnya, PDIP yang akan bergabung atau di luar pemerintahan.

“Belum memutuskan ya, tapi kalau lihat statement-statement Bu Mega rasanya iya, di luar pemerintahan, kami tidak kenal oposisi,” kata dia.

RACHEL FARAHDIBA R  | PRIBADI WICAKSONO | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ADINDA JASMINE PRASETYO 

Pilihan Editor: Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

13 menit lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

24 menit lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.


Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

49 menit lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.


Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

57 menit lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.


Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

2 jam lalu

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

KPU mengungkapkan, penyelenggaraan pilkada sedang memasuki tahapan pemutakhiran data dan rencana TPS di lokasi khusus.


Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

3 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar


Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

3 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

4 jam lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.


Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

6 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?


Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

8 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.