TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Putusan MK itu dibacakan oleh Ketua Mahkamah Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024.
Putusan MK itu mendapat respons dari berbagai kalangan, termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin.
1. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera: Sedih, tapi Itulah Fakta
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku sedih atas putusan MK yang menolak gugatan Anies-Muhaimin. "Pertama, sedih. Kedua, itulah fakta," kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 22 April seperti dikutip Antara.
PKS adalah anggota Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin di Pilpres 2024. Dua parpol anggota koalisi lainnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem.
Anggota Komisi II DPR RI itu menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai hasil putusan MK atas sengketa Pilpres 2024. Namun dia menekankan bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum final dan mengikat (final and binding).
"Ketiga, biar rakyat yang menilai kualitas speedy trial, peradilan cepat, tidak sempurna, tapi keputusan MK final dan mengikat," ujarnya.
Pada Senin, MK menggelar sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Dalam amar putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Pranowo. Menurut MK, permohonan kedua kubu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
2. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh: Ada Usulan Lain Selain Merapat ke Pemerintahan?
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan kemungkinan partainya untuk merapat ke dalam lingkaran pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut dikatakannya usai pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK atas sengketa Pilpres 2024.
"Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Kalau ada usulan, boleh kami pertimbangkan juga. Kalau ada usulan lain, ya apa yang sebenarnya lebih baik bagi Nasdem?" kata Surya dalam konferensi pers di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 22 April.
