Dosen dan Mahasiswa UGM Gelar Aksi Kampus Menggugat, Tuntut Putusan MK yang Adil

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah aktivis perempuan termasuk dosen dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menggelar aksi kampus menggugat dalam peringatan Hari Kartini di Balairung UGM Yogyakarta, Minggu, 21 April 2024.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik atau Fisipol UGM Nur Azizah yang turut hadir dalam aksi bertajuk "Kartini Bangkit: Mengawal Putusan MK untuk Demokrasi Indonesia" itu mendesak Mahkamah Konstitusi atau MK agar tak melempem saat memutuskan sengketa Pemilihan Presiden 2024 pada Senin, 22 April 2024.

"Mari kita doakan, semoga para elit politik dan para hakim di Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan yang memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan yang besar bagi seluruh warga negara Indonesia," kata Nur.

Dalam aksi yang juga dihadiri sejumlah aktivis juga guru besar perempuan UGM seperti Wiendu Nuryanti, Okky Madasari, Endang Semiarti, Sri Wiyanti Eddyono, Suci Lestari Yuana, dan Nur Azizah. Nur menyoroti ajaran Kartini dalam konteks demokrasi saat ini.

"Kita telah abai terhadap salah satu esensi dasar dari demokrasi, yaitu keadilan dan kesetaraan, yang juga menjadi cita-cita Kartini," kata dia.

Ia mencontohkan, dinamika politik dalam Pemilu 2024 lalu telah menyisakan pekerjaan rumah sangat besar terkait dengan esensi dasar tersebut sekaligus menyisakan pertanyaan besar.

"Akan ke mana nasib bangsa ini setelah Pemilu?"

"Apakah kelompok perempuan secara khusus, maupun warga negara Indonesia secara umum akan benar-benar mempunyai akses, ruang partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat yang setara, sehingga demokrasi bukan hanya untuk orang kaya, keluarga dinasti dan para oligarki?" imbuh dia.

Nur mendesak para pemimpin negeri ini untuk mengembalikan tujuan Indonesia berdemokrasi, yaitu terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.

Perwakilan mahasiswa UGM, Antonella, dalam orasinya menyatakan pemegang jabatan presiden, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dan ketua Komisi Pemilihan Umum menjadi para aktor politik yang bertanggung jawab atas kekacauan demokrasi yang terjadi hari ini.

"Saat ini saya menyaksikan, esensi generasi muda yang sejati telah direduksi menjadi sebatas umur, angka. Sedangkan karakteristik lainnya telah didikte dan dimanipulasi sedemikian rupa oleh banyak golongan tua," kata dia.

Ia pun menyampaikan pesan kepada Majelis Hakim MK yang akan mengambil keputusan sengketa Pilpres pada Senin 22 April 2024 agar berpihak pada keadilan dan kebenaran.Antonella mengungkapkan bahwa MK lahir dengan tugas utama untuk mengawal konstitusi dan demokrasi. 

"Banyak elemen masyarakat sipil sudah menyerahkan dokumen Sahabat Pengadilan atau Amicus Curiae atas sengketa Pilpres 2024. Ini menunjukkan banyak argumentasi kuat yang bisa diambil MK untuk mengambil keputusan yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, meskipun berat dan penuh risiko," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Refly Harun Tuding Ada Upaya Intervensi Hakim MK Sejak Awal Sidang