TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan membedakan sikap untuk menghadapi Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto. Menurut Ujang, PDIP terlihat masih memiliki masalah dengan Jokowi buntut perbedaan sikap dalam Pilpres 2024.
Namun, sikap itu tidak berlaku untuk Prabowo yang maju Pilpres bersama putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. “Saya melihatnya PDIP akan membedakan hubungan dengan Jokowi dan hubungan dengan Prabowo,” kata Ujang melalui pesan singkat pada Senin, 15 April 2024.
Sikap PDIP ke Jokowi, kata Ujang, berawal dari perasaan kecewa karena bekas Wali Kota Solo itu tidak mendukung sikap partai banteng saat pemilihan presiden kemarin. Ujang menyampaikan kekecewaan itu juga tampak sangat besar karena Jokowi merupakan kader partai banteng.
Dampaknya, beberapa petinggi PDIP jadi menolak rekonsiliasi dengan Presiden RI itu usai Pilpres. “Kemarahan PDIP memuncak kepada Jokowi sehingga Ketua Umumnya (Megawati Soekarnoputri) tidak boleh ditemui (Jokowi),” ucap Ujang.
Menurut Ujang, sikap itu juga sudah terlihat melalui penolakan PDIP terhadap beberapa kerabat Jokowi untuk diusung dalam Pilkada 2024. Di antaranya putra Jokowi, Kaesang Pengarep, yang diisukan akan maju Pilkada Jakarta dan menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang dikabarkan bakal ikut Pilkada Sumatra Utara.
Namun, kata Ujang, sikap para elit PDIP ke Prabowo justru tampak lebih lunak meski dianggap satu kubu dengan Jokowi. Bahkan, mereka cenderung terbuka untuk mempertemukan Prabowo dengan Megawati. “Kubu PDIP dan Gerindra, mereka mengatakan akan sama-sama bertemu. Hanya soal waktu dan momentum pertemuan Prabowo dengan Megawati itu,” ujar Ujang.
Maka dari itu, Ujang menyampaikan PDIP tidak akan memiliki masalah dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran jika dilantik nanti. “Walaupun nanti PDIP jadi oposisi sekali pun,” ujarnya.
Sebelumnya, politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan pertemuan Megawati dengan Prabowo kemungkinan terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2024. “Itu kan pertemuan yang akan berdampak politis. Besar kemungkinan tidak akan terjadi sampai keluar putusan MK,” kata Deddy kepada Tempo, Sabtu, 13 April 2024.
Di sisi lain, Deddy mengatakan Presiden Jokowi harus menemui para anak ranting PDIP yang kecewa sebelum menemui Megawati. Deddy mengungkapkan anak ranting PDIP inilah yang paling kecewa dengan berbagai keputusan dan tindakan Jokowi.
Menurut dia, anak ranting PDIP merupakan ujung tombak partai di lapangan. Oleh karena itu, tutur Deddy, Jokowi harus menemui mereka dulu agar mawas diri sebagai kader PDIP. “Jokowi tanpa anak ranting PDIP tidak mungkin bisa seperti yang sekarang,” kata Deddy.
Pilihan editor: Denny Indrayana Sebut 4 Opsi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024
