TEMPO.CO, Jakarta - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa program perlindungan sosial (perlinsos) selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah melewati persetujuan DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan Muhadjir dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini, Jumat, 5 April 2024.
"Telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program," ujar Muhadjir di ruang persidangan.
Adapun sebelumnya, Muhadjir juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945, program perlinsos pemerintah bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.
Muhadjir menjelaskan, melalui beleid tersebut, program perlinsos dilaksanakan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan menghapus kantong-kantong kemiskinan masyarakat Indonesia.
Selain itu, Muhadjir juga menekankan, adanya program bansos dan kemensos juga tak hanya dikhususkan di satu kementerian saja, melainkan tersebar di berbagai program dan kementerian atau lembaga tertentu.
"Komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial," imbuh Muhadjir.
Kemudian dia merinci, subsidi tersebut antara lain termasuk subsidi energi, yatu BBM, listik dan elpiji, subsidi pupuk, bunga KUR, dan lain-lain. Serta bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah).
Selain itu ada juga jaminan sosial, berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, yaitu penerima bantuan iuran (PBI) sebesar 98 juta jiwa.
“Bertujuan untuk mencegah naiknya angka kemiskinan sekaligus mencapai target penurunan angka kemiskinan yaitu 7,5 persen seta penghapusan kemiskinan ekstrem,” lanjut dia.
Dalam sidang PHPU hari ini, empat menteri kabinet Presiden Jokowi hadir untuk memberikan kesaksian terkait dugaan politisasi bansos dalam sengketa Pilpres 2024.
Selain Muhadjir, menteri lainnya yang turut memberikan kesaksian yakni Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mensos Tri Rismaharini.
Dugaan politisasi bansos menjadi sorotan dalam gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di MK. Para pihak akan memberikan keterangan terkait dengan dua perkara sekaligus, yaitu nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh tim 01 Anies-Muhaimin, dan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh kubu 03, Ganjar-Mahfud.
Pilihan Editor: Muhadjir Jelaskan Program Bansos dan Perlinsos Tak Dikhususkan di Satu Kementerian Saja
