TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sidang sengketa hasil Pilpres Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti bantuan sosial atau bansos di negara lain.
Airlangga mengatakan, sejak Desember 2023 sejumlah negara terdampak El Niño. Sehingga tempat produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan.
Otomatis, pasokan beras terganggu. Menurut Airlangga, ini akan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin.
"Oleh karena itu, beberapa negara memberikan bantuan sosial," kata Airlangga di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.
Dia mencontohkan, Singapura memberikan US$ 800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Begitu juga India yang memberikan bantuan, berupa sereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 2.200 triliun pada September-November 2023.
"Malaysia juga memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk dengan anggaran setara dengan Rp 25 triliun periode Januari-Desember 2023 dan dilanjutkan 2024," ujar Airlangga.
Hal serupa, klaim dia, juga terjadi di Filipina. Negara tersebut memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani akibat El Niño, dengan anggaran Rp 3,47 triliun pada September 2023.
"Nah, bantuan sosial di Indonesia misalnya bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9 persen dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6 persen, Singapura 1,7 persen, India 55,6 persen, dan Amerika 12,1 persen," tutur Airlangga.
Selain Airlangga, hadir juga tiga menteri lainnya di sidang sengketa hasil Pilpres hari ini. Ketiganya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Ketiganya dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan dalil-dalil Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang mengatakan bantuan sosial atau bansos menjadi instrumen untuk memenangkan Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pilihan Editor: Airlangga Ungkap Penyebab Naiknya Anggaran Program Sosial 2024 di Sidang Sengketa Pilpres
