Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pj Wali Kota Bekasi Dicecar soal Foto ASN Pamer Jersey Nomor 2 di Sidang MK

image-gnews
Foto Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dan beberapa ASN Kota Bekasi pamer jersey nomor dua di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jumat, 29 Desember 2023. Foto: Istimewa
Foto Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dan beberapa ASN Kota Bekasi pamer jersey nomor dua di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jumat, 29 Desember 2023. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat atau Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, dicecar dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) soal foto bersama aparatur sipil negara atau ASN yang memamerkan jersey dengan nomor punggung 02.

Mulanya, pertanyaan soal pamer jersey 02 ini dilontarkan oleh Anggota Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Wakil Kamal, dalam sidang hari ini. Kamal megatakan, berita ini viral atau menjadi perbincangan masyarakat pada 9 Januari 2024.

"Viral Pj. Bekasi pamer jersey 02 bersama Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Pimpinan BJB Kota Bekasi, dan 10 camat se-Kota Bekasi," ujar Kamal dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 April 2024.

Kamal kemudian mencecar Pj. Wali Kota Bekasi dengan sejumlah pertanyaan. "Bawaslu menyatakan akan memanggil saudara, bagaimana apakah saudara pernah dipanggil Bawaslu Jawa Barat? Kemudian juga perlu dijelaskan peristiwa di Stadion Chandrabaga ini."

Gani, sapaannya, membenarkan bahwa memang ada peristiwa jersey di Bekasi. "Saya sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah," kata dia.

Selain dirinya, menurut Gani, ada beberapa camat dan eselon II yang ikut diperiksa. "Hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran," ujarnya.

Kemudian, dia menceritakan, ada banding ke Bawaslu Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, ada pelanggaran undang-undang lain. 

Foto pamer jersey nomor 02 sempat diperlihatkan di persidangan. Gani membawa foto lain di mana dirinya memakai jersey yang berbeda. 

"Tapi ini event-nya berbeda dengan dua semua tadi?" tanya Ketua MK Suhartoyo.

Gani menyebutkan bahwa peristiwa dalam kedua foto itu sama. Dia menyebut, foto tersebut sedang pembukaan. 

Suhartoyo lalu meminta agar kedua foto disandingkan. "Kan beda itu?"

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gani menjawab "Di belakangnya, Pak. Di belakangnya itu, barisan tadi yang foto-foto di belakang tadi."

"Barisan pemain?" tanya Suhartoyo.

Gani pun mengiyakan. Suhartoyo bertanya lagi mengapa pada barisan depan memamerkan jersey nomor 02.

"Nah, jadi ada nyusun di situ, kan kaus itu tumpukannya satu itu 1 sampai 25," ucap Gani.

Dia menjelaskan, nomor 01 dan 02 berada di tumpukan paling atas. Nomor berikutnya berada di tumpukan terbawah. 

"1 sudah diambil untuk kiper," kata Gani. "Nomor bawahnya itu dibagikan, sudah dipakai semua Pak di belakang." 

Suhartoyo lalu bertanya lagi, "Bukan mencetak angka 02-nya yang banyak?"

"Tidak Pak, sesuai dengan pemain, sesuai dengan tim," ucap Gani.

Peristiwa jersey itu merujuk pada kegiatan pertandingan sepak bola antar ASN di Kota Bekasi pada Desem er 2023 di Stadion Chandrabaga. Pada kegiatan itu, masing-masing kecamatan mendapatkan jersey dengan nomor urut 1-25. Dari cerita Gani kala itu, foto ASN, termasuk camat memamerkan jersey bernomor 2 itu murni ketidaksengajaan. Bawaslu Jabar juga telah menyatakan tak ditemukan pelanggaran dalam laporan itu.

Pilihan Editor: Ace Hasan Jadi Saksi Prabowo, Klarifikasi Istilah Bansos dan Perlinsos di Sidang MK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

7 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (dua kiri) saat meninjau pembangunan Bandara VVIP di Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). (ANTARA/HO-Kemenhub)
Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.


Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

20 jam lalu

Sejumlah pegawai Direktorat Bea dan Cukai meikuti upacara peringatan hari Pabean Internasional ke-60 di halaman kantor Direktorat Bea Cukai, Jakarta, Kamis (26/1). Peringatan hari Pabean Internasional kali ini mengusung tema
Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.


Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

1 hari lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.


Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

2 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

Sejak Oktober 2023 lalu, Pemerintah telah mengumumkan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara atau IKN


KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

2 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.


Cak Imin Berharap PPP Lolos ke Senayan

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (batik hijau tengah) bersama jajaran PKB dan PPP dalam konferensi pers usai pertemuan keduanya di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cak Imin Berharap PPP Lolos ke Senayan

PPP saat ini sedang mengajukan gugatannya sengketa pileg 2024 ke MK.


Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Kader Partai Gerindra wilayah Jakarta Timur hadir dalam acara Konsolidasi Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di GOR Otista, Jakarta, 10 Juni 2023. Gerindra meminta para kader memulai 'serangan darat' untuk memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gerindra menargetkan bisa menguasai Jakarta sehingga bisa menambah perolehan kursi di DPR dari dapil Jakarta. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajak para kader untuk memanfaatkan media sosial untuk memenangkan Gerindra di Pemilu 2024. Namun, dia mengingatkan bahwa media sosial bukan digunakan untuk menjelek-jelekkan partai dan capres lain. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.


Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan ada tanda tangan berbeda dalam dokumen permohonan caln anggota DPD Riau.


Selain di Banten, PPP Sebut Suaranya di Jatim Pindah ke Partai Garuda

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Selain di Banten, PPP Sebut Suaranya di Jatim Pindah ke Partai Garuda

PPP menuding suara partainya dalam pemilihan DPR RI di Jawa Timur, I, IV, VI, dan VIII pindah secara tidak sah ke Partai Garuda.


Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

Caleg petahana DPR RI dari PAN, Sungkono, menyoroti oligarki dalam tubuh partainya lewat permohonan sengketa pileg.