Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasto PDIP Sebut Keluarga Jokowi Putuskan Pencalonan Gibran Sejak April 2023

image-gnews
Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menemui awak media usai di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa Sore, 23 Januari 2024. Hasto memberikan keterangam usai menghadiri Hari Ulang Tahun ke-77 Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI itu. Tempo/ Adil Al Hasan
Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menemui awak media usai di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa Sore, 23 Januari 2024. Hasto memberikan keterangam usai menghadiri Hari Ulang Tahun ke-77 Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI itu. Tempo/ Adil Al Hasan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto membicarakan proses pencalonan putra Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden peserta Pilpres 2024. Hasto mengklaim Gibran pernah berbohong kepada dirinya dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan mengatakan tidak akan maju di Pilpres kali ini.

Menurut Hasto, dirinya sempat bertanya kepada Gibran pada 2 Mei 2024 soal kemungkinan maju sebagai kandidat. Gibran, kata Hasto, saat itu menyatakan tidak. “Tidak akan berproses ke sana karena lahir dan dibesarkan di PDIP dan kemudian ‘tahu bahwa Bapak (Jokowi) tahun depan akan habis kalau saya tidak berlabuh ke PDIP saya ke mana lagi?’” kata Hasto menirukan pernyataan Gibran di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024.

Hasto menyebut hal itu adalah kebohongan. Pasalnya, Hasto mengklaim partainya tahu di kemudian hari bahwa keluarga Jokowi sudah memutuskan pencalonan Gibran saat itu. “Berdasarkan dokumen yang kami kumpulkan, keterangan-keterangan yang kami kumpulkan, ternyata pada akhir April keluarga Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa Mas Gibran akan menjadi calon wakil presiden,” ucap Hasto.

Selain itu, Hasto menyampaikan bahwa Gibran juga sempat membantah saat ditanya hal yang sama oleh Megawati. Menurut Hasto, Megawati menanyakan perkara itu saat rapat konsolidasi seluruh kepala daerah dari PDIP pada bulan Agustus.

Hasto berujar pertanyaan itu dijawab Gibran di hadapan seluruh kepala daerah bahwa dia tidak akan maju menjadi calon wakil presiden. Jawaban itu, kata Hasto, mempengaruhi strategi PDIP di dalam menghadapi kontestasi Pilpres.

“Jawaban kader PDIP dengan kejujuran ini sangat penting sebagai suatu instrumen pengambilan keputusan bagi PDIP, dan ternyata segala sesuatunya, kebohongan pun menjadi bagian dari strategi,” ucap Hasto.

Diketahui, Gibran akhirnya diumumkan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Oktober 2023. Pencalonan itu menyebabkan memburuknya hubungan PDIP dengan Jokowi dan Gibran, keduanya merupakan kader PDIP, karena Wali Kota Solo itu dianggap bergabung dengan rival politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi itu, Hasto menyatakan pengkhianatan atau pembelotan dari partai sebenarnya merupakan hal yang biasa saja dalam politik. Namun, dia mengklaim kecewa karena kemudian melihat kubu Gibran menyalahgunakan kekuasaan Jokowi sebagai presiden untuk memenangi Pilpres 2024.

“Kalau berkhianat kepada partai itu sudah biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi partai,” kata Hasto.

Ia pun mengatakan jika prosesnya berjalan normal dan demokratis itu mungkin rakyat bisa melihat adanya kebenaran. 

“Tapi kemudian itu mendasari abuse of power dari penyelenggaraan kekuasaan negara, sumber-sumber daya negara, alat-alat negara, inilah yang dipersoalkan oleh PDIP,” ujar Hasto.

Pilihan Editor: Wacana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Gibran: Biar PImpinan Saling Bertemu Dulu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

48 menit lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.


Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

1 jam lalu

Logo OECD. Wikipedia.org
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.


Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

1 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.


Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

2 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.


Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

2 jam lalu

Petugas memeriksa pasien yang menjalani pengobatan cuci darah (Hemodialisa) di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), Malang, Jawa Timur, Senin 7 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Malang menonaktifkan sementara kepesertaan 679.721 warga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena pembengkakan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak bisa mendapat layanan fasilitas kesehatan tingkat II di RSSA. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.


82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

3 jam lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

4 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

5 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

12 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.