TEMPO.CO, Jakarta - Desas-desus rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto makin mendekati kenyataan setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Mahari menyinggung kemungkinan rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Insya Allah,” kata Puan saat ditanya rencana pertemuan Megawati-Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 28 Maret 2024.
Namun Puan tak berbicara banyak soal rencana PDIP ke depan, termasuk kemungkinan akan diajak bergabung dalam pemerintahan Prabowo layaknya Prabowo diajak bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi pada 2019.
Pada Senin lalu, 25 Maret, Sekretarus Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan bahwa Megawati tak ada masalah bertemu Prabowo. Namun, kata dia, pertemuan itu baru dapat dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Ganjar-Mahfud.
"Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto.
Isu pertemuan Mega-Prabowo memunculkan spekulasi tentang masa depan hak angket dugaan kecurangan pemilu yang pernah didorong oleh Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Ganjar menilai terjadi situasi anomali di Pemilu 2024. Ganjar pun mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mendorong DPR untuk memanggil penyelenggara pemilu. "Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali? Jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan? Jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan? Jawabannya iya," kata Ganjar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.
Gagasan menggulirkan hak angket tersebut sempat didukung secara tegas oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PBB). Adapun Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak seratus persen menyatakan mendukung.
Belakangan semangat untuk menggulirkan hak angket tersebut kian redup. Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan pihaknya bakal mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 jika memenuhi syarat.
"Hak angket kami lihat aja perkembangan. Kalau layak kekumpul jumlahnya, kami maju terus. Kalau enggak, ya sudah enggak usah," ujar Aboe ketika ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.
Puan Maharani yang juga Ketua DPR menuturkan pengguliran hak angket tersebut membutuhkan dukungan politik.
“Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik, ya bisa. Tapi kita lihat dululah gimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik," katanya di Kompleks Parlemen, seperti dikutip Antara, Kamis, 28 Maret 2024.
Puan berujar tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP di DPR soal hak angket Pemilu 2024. “Enggak ada instruksi, enggak ada,” tutur Puan.
Menurut Puan belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket. Jika memang hak angket nantinya digulirkan, kata Puan, PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ada aturannya di Undang-Undang MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Sampai sekarang kan belum ada,” ujar dia.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan pertemuan Surya Paloh dan Prabowo di NasDem Tower beberapa waktu lalu merupakan sinyal bergabungnya NasDem ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Ini merupakan tanda jelas NasDem akan bergabung dengan Prabowo," kata Ujang, Jumat, 22 Maret 2024, seperti dikutip dari Tempo.
Menurut Ujang, Prabowo mengajak NasDem untuk bisa mengamankan suara mayoritas di DPR. Tujuannya, kebijakan Prabowo nanti bisa direalisasikan. Upaya itu juga, Ujang melanjutkan, untuk meredam rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR
Dengan menarik NasDem, KIM bisa menolak hak angket karena memiliki suara mayoritas. "Ketika Nasdem masuk koalisi, hak angket akan hilang," kata Ujang.
HENDRIK YAPUTRA | ANDI ADAM FATURAHMAN | DEFARA DHANYA PARAMITHA | JASMINE PRASETYO
Pilihan Editor: Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang
