Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaga Pemilu Sebut Ada Malpraktek di Pemilu 2024, Ini Indikatornya

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Jaga Pemilu menilai terjadi malpraktek dalam pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Hasil pengawasan perkumpulan gerakan sukarela masyarakat untuk proses demokrasi itu telah menerima 914 laporan maupun temuan soal dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

"Kami menggunakan istilah terjadinya Pemilu yang malpraktek dan nirintegritas," ujar Sekretaris Perhimpunan Jaga Pemilu Luky Djani dalam konferensi pers yang dipantau secara daring kemarin, 26 Maret 2024. 

Dalam laporannya, Jaga Pemilu mengungkapkan bahwa pengkondisian untuk memastikan dukungan pemilih sudah berjalan pada kurun waktu sebelum pelaksanaan kampanye. Ini dilakukan lewat operasi terselubung maupun modus pelanggaran dan kecurangan secara terbuka. 

Salah satu desain kecurangan pemilu yang telah dirancang, kata dia, terlihat dari praktik kotor yang mereka himpun. Keempat praktik kotor dalam penyelenggaraan pemilu itu, yakni pork barrel atau politik gentong babi, jual-beli suara, manipulasi administratif, serta monopoli sumber daya publik dan politisasi aparatur.

Pertama politik gentong babi adalah karakteristik dari kampanye yang menawarkan program publik dan sumber daya publik, termasuk bantuan sosial secara sistematis dan terarah pada kelompok pemilih dan daerah tertentu. 

Kedua, jual beli suara alias vote buying. Jaga Pemilu menemukan adanya relasi transaksional finansial, di mana politikus menawarkan uang, barang atau jasa layanan kepada pemilih dan dipertukarkan dengan dukungan suara.

Ketiga adalah manipulasi administratif yang dilakukan dengan mengubah, menghambat atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk kepentingan pemenangan peserta Pemilu tertentu. Adapun modusnya adalah mencoblos menggunakan kartu pemilih atas nama pemilih lain, hingga pemilih yang sudah diberi tanda tinta diperbolehkan mencoblos lagi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terakhir monopoli sumber daya publik dan politisasi aparatur, terlihat dari upaya politikus petahana menggunakan otoritasnya mengalokasikan sumber daya publik untuk kepentingan mereka. Selain itu, Jaga Pemilu juga mencatat merosotnya kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Ini terlihat dari empat indikator kualitas Pemilu yang menunjukkan tren negatif.

Keempat indikator tersebut marak terjadi karena lemahnya sanksi dan penegakan hukum atas pelanggaran Pemilu, melemahnya mekanisme akuntabilitas, serta kurang transparan penyelenggaraan pemilu dan akses informasi. "Menurunnya indikator di atas akibat malpraktek pemilu yang terjadi sehingga integritas Pemilu 2024 menurun," ujar Lucky.

Adapun dari 914 laporan dan temuan Jaga Pemilu, 658 di antaranya sudah diverifikasi sehingga memenuhi standar ketentuan Badan Pengawas Pemilihan Umum alias Bawaslu, baik secara prosedural maupun materiil untuk diproses.

Dari 658 laporan terverifikasi itu, sebanyak 215 laporan berasal dari masyarakat. Sedangkan 443 laporan berdasarkan hasil penelusuran sosial media dan media online. Dia merincikan, dugaan pelanggaran ini terdiri dari sembilan jenis, yaitu Daftar Pemilih Tetap atau DPT bermasalah, netralitas aparatur penyelenggara negara, pelanggaran kampanye seperti melibatkan anak-anak, politik uang, maupun adanya intimidasi.

Kemudian ada kampanye di masa tenang, sistem informasi rekapitulasi (Sirekap), rekapitulasi yang menyimpang, serta pelanggaran kode etik. Dari jenis-jenis ini, dugaan pelanggaran paling besar, dengan persentase 24 persen, adalah laporan soal Sirekap.  

Pilihan editor: Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Bakal Umumkan Caleg Terpilih Pemilu 2024, Tapi...

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
KPU Bakal Umumkan Caleg Terpilih Pemilu 2024, Tapi...

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, lembaganya akan mengumumkan caleg terpilih Pemilu 2024. Namun, KPU bakal lakukan hal ini terlebih dulu.


Gugatan Caleg Perindo Dikabulkan Sebagian, MK Minta KPU Gelar PSU di Dapil Ini

2 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Gugatan Caleg Perindo Dikabulkan Sebagian, MK Minta KPU Gelar PSU di Dapil Ini

MK meminta KPU melaksanakan PSU calon anggota DPRD di Dapil Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba, Provinsi Papua Pegunungan.


Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

3 hari lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

Tidak hanya 18 persen kursi di DPR RI, lanjutnya, Golkar juga memimpin perolehan kursi di tingkat DPRD Provinsi.


MK Tolak Gugatan Caleg DPD NTB karena Buktinya Tak Kuat

5 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tolak Gugatan Caleg DPD NTB karena Buktinya Tak Kuat

MK menolak permohonan caleg DPD Nusa Tenggara Barat, Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni untuk membatalkan perolehan pesaingnya


MK Gelar Sidang Putusan untuk 37 Perkara Sengketa Pileg Hari ini

6 hari lalu

Suasana sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Setelah sidang pengucapan/ketetapan ini, setidaknya akan ada 90 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. TEMPO/Subekti.
MK Gelar Sidang Putusan untuk 37 Perkara Sengketa Pileg Hari ini

Sebanyak 37 perkara sengketa pileg akan dibacakan hari ini di MK.


PPP Gelar Rapimnas Hari Ini, Sekjen Sebut Tak Bahas Soal Ketua Umum

6 hari lalu

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (ketiga dari kiri) pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. PPP mengungapkan kekecewaannya terhadap putusan MK yang menolak gugatan PHPU Pileg 2024 karena dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara komperhensif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PPP Gelar Rapimnas Hari Ini, Sekjen Sebut Tak Bahas Soal Ketua Umum

Hari ini PPP akan menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di Tangerang. Fokus membahas evaluasi pasca- Pemilu 2024.


Ketua MPR Bamsoet Sebut Pemilu 2024 Sangat Brutal

7 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MPR Bamsoet Sebut Pemilu 2024 Sangat Brutal

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut Pemilu 2024 adalah proses politik yang dinilai brutal. Ada wacana amandemen UUD 1945.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

8 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto  didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Juni 2024. Ini profil dan perjalanan karier politiknya,


Polda Metro Jaya Bakal Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas Dugaan Pemberitaan Bohong Hari Ini

8 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) saat konferensi pers persiapan Rakernas V Partai di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Dalam keterangannya Hasto menyampaikan
Polda Metro Jaya Bakal Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas Dugaan Pemberitaan Bohong Hari Ini

Hasto Kristiyanto diminta memberi keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional.


Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

10 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Menurut Refly Harun, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Membuat cita-cita reformasi semakin jauh.