TEMPO.CO, Jakarta -Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan mengatakan proses pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan. Menurut Anies, tindakan itu merusak demokrasi.
"Tetapi juga mengikis fondasi keadilan dan kebenaran yang seharusnya menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara," kata Anies di hadapan delapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 27 Maret 2024.
Anies menyampaikan itu dalam sidang perdana gugatan hasil pilpres atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Rabu 27 Maret 2024. Agenda sidang yakni pemeriksaan pendahuluan. Sidang dimulai pukul 08.00 WIB. Anies diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan pidato pembuka.
Anies mengatakan Pemilu 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil. Terjadi serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi sejak tahap awal. "Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, telah tergerus akibat intervensi kekuasaan," kata Anies.
Di antara penyimpangan itu yakni penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Padahal, pasangan itu tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Selain itu, aparat daerah mengalami tekanan dan diberikan imbalan untuk memengaruhi arah pilihan politik. Lalu, penyalahgunaan bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. "Bansos malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon tertentu," ujar Anies.
Tidak hanya itu, intervensi bahkan merambah hingga kepemimpinan MK. Anies menilai, pimpinan MK seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, bila pimpinan MK terancam oleh intervensi, maka fondasi demokrasi berada dalam bahaya nyata.
Dalam sidang gugatan ini, Tim Hukum Amin akan menyampaikan argumentasi dan bukti mengenai tindakan penyimpangan ini. Ia berharap Hakim Konstitusi memutus perkasa seadil-adilnya.
Sebab, bila tidak melakukan koreksi maka akan menjadi preseden buruk di setiap pemilihan ke depan. Bila tidak melakukan koreksi maka praktek penyimpangan kemarin akan dianggap sebagai kenormalan. Sehingga, menjadi kebiasaan lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa.
"Mohon peristiwa ini jangan dibiarkan lewat tanpa dikoreksi rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian," ujarnya.
Pilihan editor: Polri Turunkan 377 Personel Amankan Sidang Sengketa Pilpres di MK
