Menurut Dimas, RPP ini juga akan mengembalikan trauma memori kolektif masyarakat di masa Orba. RPP ini akan kembali menghidupkan dwifungsi ABRI. Upaya ini bertolak belakang dengan semangat reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Saat mengirimkan catatan kritis, KontraS tidak bertemu dengan Menpan RB. Namun, mereka mengatakan akan terus mengawalnya. KontraS juga mendorong DPR untuk menolak pengesahan RPP ini.
Sebelumnya, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPANRB, Mohammad Averrouce membantah RPP tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menghidupkan dwifungsi ABRI. Dwifungsi tidak relevan karena RPP ASN mengutamakan asas resiprokal atau timbal balik dalam manajemen ASN.
"Sehingga, ada sinergitas untuk saling mengisi antara PNS, TNI, dan Polri," kata Averrouce, Senin 18 Maret 2024.
Dalam asas resiprokal, PNS dapat menduduki jabatan di institusi TNI atau Polri. Karena itu, PNS, TNI, dan Polri memiliki kesempatan yang setara untuk menduduki jabatan sipil.
Averrouce juga mengatakan, TNI dan Polri dapat menempati jabatan sipil hanya jika ada kebutuhan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu. Sehingga tidak semua instansi dapat diduduki oleh TNI dan Polri.
"Jadi TNI dan Polri yang dapat menempati jabatan sipil bukan merupakan suatu kewajiban tapi merupakan suatu kebutuhan yang selektif dan ketat," ujarnya.
Selanjutnya, pembahasan telah mendekati akhir...
