TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata mengusulkan untuk menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 guna mencegah politisasi.
Menurut Alex, langkah tersebut dapat dilakukan melalui peraturan daerah atau mekanisme lainnya, agar dua bulan sebelum Pilkada 2024 tidak ada penyaluran bansos dan program serupa. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan politisasi, bansos yang dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye.
"Alangkah baiknya mungkin lewat perda atau apa pun supaya 2 bulan sebelum pilkada enggak ada penyaluran bansos dan lain sebagainya. Setop itu. Khawatirnya itu tadi, dipolitisasi," kata Alex saat peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Rabu.
Dia menegaskan pentingnya hal tersebut agar tidak ada pihak yang memanfaatkan bantuan sosial dalam kampanye, terutama jika petahana atau kerabatnya mencalonkan diri.
"Sesuai dengan survei KPK itu 'kan, preferensi masyarakat kita itu 'kan 90 berapa persen lebih gitu, kan menentukan pilihan wakilnya, pimpinannya, itu yang pertama faktor uang," kata Alex.
Alex juga mengungkapkan hasil survei KPK yang menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang. Oleh karena itu, KPK menggelar kampanye "Hajar Serangan Fajar" untuk mengedukasi masyarakat agar menolak politik uang pada Pemilu 2024.
"Makanya, perhatikanlah banner besar KPK di Gedung C1, kampanye 'Hajar Serangan Fajar', karena relevan dengan temuan survei yang menunjukkan harapan masyarakat. Temuan tersebut telah terkonfirmasi," ujarnya.
Tinjauan Ulang Bansos
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bantuan sosial (bansos) pangan, yang seharusnya berakhir hingga Juni 2024.
"Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita, ada anggaran ndak. Kalau ada akan diteruskan, tapi enggak janji, belum janji saya. Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak," ujar Jokowi ketika bertemu warga di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu, 21 Maret 2024.
Anggaran Bansos Melonjak Tajam
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran untuk bansos pemerintah mengalami lonjakan yang signifikan. Dia mencatat data statistik mengenai bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan selama tahun 2024. Pada kuartal pertama tahun ini, realisasi anggaran bansos telah mencapai Rp 22,5 triliun.
"Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan pada Selasa, 19 Maret 2024.
Bansos dan Politik Gentong Babi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dituduh terlibat dalam praktik politik yang menggunakan bantuan sosial (bansos) sebagai alat untuk memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tuduhan tersebut pertama kali muncul dalam film Dirty Vote dan diungkapkan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.
Bivitri Susanti menjelaskan mengapa bansos digunakan sebagai alat politik, merujuk pada konsep dalam ilmu politik yang dikenal sebagai politik gentong babi. Dalam konteks politik saat ini, politik gentong babi adalah praktik berpolitik yang memanfaatkan uang negara.
Uang tersebut dialokasikan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi dengan tujuan agar mendapatkan dukungan untuk dipilih kembali atau mendukung penerusnya. Meskipun pada kali ini, Jokowi tidak secara langsung meminta dukungan untuk dirinya, tetapi untuk penerusnya," ungkap Bivitri.
MICHELLE GABRIELA | DANIEL A. FAJRI | ANNISA FEBIOLA | ANTARA | ANANDA RIDHO SULISTYA | YOLANDA AGNE | KORAN TEMPO | RIANI SANUSI PUTRI | RIRI RAHAYU | IMAM HAMDI
Pilihan Editor: Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi, Sama Seperti yang Diungkap Film Dirty Vote
