TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya meraih 3,87 persen suara sah nasional. Hasil tersebut membuat PPP tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR lantaran tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Rommy sebelumnya mengatakan partainya akan menggugat hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024 itu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut keputusan partainya itu atas dasar rapat ketua umum dan pucuk pimpinan partai.
“Kami siapkan gugatan ke Bawaslu dan MK dalam rangka mengembalikan suara PPP yang digembosi di beberapa dapil, justru setelah terjadinya coblosan,” kata Rommy dalam keterangan tertulisnya pada Rabu malam, 20 Maret 2024.
Rommy menuturkan, sejak 8-20 Maret 2024 partainya telah mengamati rekapitulasi perolehan suara dan mendapatkan hasil berbeda dari penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia menyebut ada perbedaan angka yang signifikan dari hasil di daerah pemilihan atau dapil dan ketetapan KPU. Rommy mengklaim data internal partai perolehan suara justru melampaui 4 persen.
“Berdasarkan data yang kami miliki, perolehan suara PPP jauh melampaui ambang batas parlemen 4 persen,” kata dia.
Dalam proses rekapitulasi, Rommy menyebut Dewan Pimpinan Pusat atau DPP juga telah menarik seluruh saksi PPP dan tidak menandatangani hasil pleno KPU.
“Sebagai bagian dari penggunaan hak konstitusional partai, menolak hasil pleno rekapitulasi tingkat nasional yang digelar KPU,” kata Rommy.
PDIP siap bantu
Selaku mitra koalisi di Pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung upaya PPP untuk menggugat hasil perolehan suara pemilihan legislatif (Pileg) ke MK.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap koalisi partai kubu 03 masih sangat solid hingga kini. Maka dari itu, kata Hasto, PDIP juga siap memberikan data-data ke PPP untuk dilampirkan kepada MK.
“Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan,” kata Hasto dalam konferensi pers bersama sekjen partai politik koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024.
Hasto menduga ada upaya untuk menggagalkan PPP lolos ke Parlemen. Menurut dia, terdapat ambisi kekuasaan yang ingin mencoreng sejarah PPP sebagai partai politik yang selalu duduk di DPR RI.
“Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan,” ujar Hasto.
PPP yang berlambang Ka'bah dan mendukung pencalonan Ganjar-Mahfud ini, kata Hasto, jangan sampai dihilangkan sejarahnya dari parlemen, "Ini sudah kebangetan," ujarnya.
Sementara Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur yang turut hadir dalam konferensi pers mengatakan partainya sedang mempersiapkan gugatan hasil pemilu ke MK.
“Kenapa kami melakukan itu karena hasil dari yang diumumkan tadi malam PPP di angka 3,87 itu mengagetkan bagi kami karena hasil data yang ada di internal kami melampaui angka 4 persen bahkan 4,04,” ujarnya.
Mansyur menegaskan, dalam konteks Pileg, PPP belum bisa menerima hasil rekapitulasi KPU. Ia menyatakan bahwa gugatan ke MK adalah jalan konstitusional yang akan dilalui PPP.
“Perlu ditegaskan konteks Pileg PPP belum bisa menerima hasil pengumuman KPU tadi malam dan kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke MK,” kata Mansyur.
ADIL AL HASAN | INTAN SETIAWANTY
Pilihan Editor: PPP akan Gugat Hasil Pileg ke MK, PDIP Sebut Siap Membantu
