TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, tindakan Golkar meminta kursi menteri merupakan hal lazim dalam proses distribusi kekuasaan di Indonesia. Namun, kata dia, tindakan itu tidak baik bagi sistem pemerintahan.
Alhasil, menteri disusun hanya sekedar afiliasi politik semata, bukan karena kapasitas. "Hasilnya tentu akan menyulitkan pemerintah yang mendahulukan kapasitas dibanding afiliasi parpol," kata Dedi pada Senin, 18 Maret 2024.
Ia mengatakan, Golkar memang punya daya tawar tinggi karena diperkirakan mendapatkan mayoritas kursi di parlemen. Namun, kata dia, Golkar belum tentu paling berkonstribusi memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Tak ada bukti otentik pemilih Prabowo-Gibran itu dari Golkar," kata Dedi.
Menurut Dedi, Golkar bisa saja yang diuntungkan karena memilih Prabowo Subianto. Golkar ikut mendapatkan banyak suara karena memutuskan gabung dalam Koalisi Indonesia Maju. "Bisa sebaliknya. Golkar yang mendapatkan keuntungan dari Prabowo," kata Dedi.
Adapun Koalisi Indonesia Maju merupakan partai-partai yang mengusung Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres. Di antaranya, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, dan Gelora.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut peran besar partai yang dipimpinnya dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.
Airlangga menyebut dari data Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, sekitar 75 hingga 80 persen kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin memilih pasangan Prabowo-Gibran sehingga bisa meraih suara 58 persen dan menang sekali putaran pilpres.
"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi, sejarah yang lalu presiden yang didukung bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen, sekarang 75 sampai 80 persen. Artinya benar Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.
Atas peran besar tersebut, Airlangga kemudian berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo mendatang, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet.
"Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen. Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak," tutur Airlangga.
Pilihan Editor: Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya
