TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan Partai Golkar tidak akan dengan mudah mengubah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), untuk memberi jalan Presiden Joko Widodo alias Jokowi atau Gibran Rakabuming bisa menjabat sebagai ketua umum partai beringin menggantikan Airlangga Hartarto.
Menurut dia, Golkar memiliki banyak politisi yang berpengalaman. Selain itu, kata Adi, mengubah AD/ART tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi Golkar. "Apa mungkin Golkar semudah itu mengubah AD/ART hanya demi memberikan karpet merah ke Jokowi atau Gibran yang nota bene masih kader PDIP sampai saat ini,” kata Adi, Minggu, 17 Maret 2024. “Seakan-akan Golkar tak punya kader bagus dan mudah saja diinfiltrasi pihak out sider."
Adapun nama Gibran untuk menjadi Ketua Umum Golkar dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari. Menurut dia, Gibran berpeluang menjadi Ketua Umum Golkar periode 2024-2029.
Adi menilai usulan tersebut hanya sekadar wacana. Sebab, hingga hari ini tidak ada satu pun elite Golkar, termasuk pengurus daerah yang mengusulkan perubahan AD/ART untuk memberikan peluang bagi Jokowi maupun Gibran menduduki posisi Ketua Umum Golkar.
Perubahan AD/ART, kata dia, tidak akan memberikan keuntungan terhadap partai beringin itu. Upaya menggeser Airlangga dari kursi ketua umum, menurut dia, tidak akan mudah karena Airlangga dianggap berhasil meningkatkan suara Golkar pada pemilihan legislatif atau Pileg pada 2024.
Kenaikan suara Golkar di Pileg dipengaruhi faktor calon anggota legislatif dan mesin partai mereka yang solid. Sementara di Pileg 2029, jika Jokowi atau Gibran menjadi Ketua Umum, tak ada jaminan suara Golkar bisa naik berlipat ganda. Apalagi masa keemasan Jokowi bakal berakhir seiring posisinya yang tak jadi presiden.
Seandainya Gibran dipaskanakn menjadi ketua umum, menurut dia, tak ada jaminan suara Golkar naik signifikan melampaui perolehan kali ini. "Sebab, Gibran belum punya ceruk pemilih loyal, pemilih Gibran hari ini adalah mereka yang merupakan strong voternya Jokowi," ucap dia.
Jika Jokowi atau Gibran yang menjadi Ketua Umum Golkar, kata dia, yang terjadi justru bisa menimbulkan insoliditas internal. Sebab, ketua umum mereka berasal dari pihak eksternal yang sama sekali tak pernah beririsan dengan Golkar selama ini.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai minim peluang Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum partai Golkar. “Ada aturan, musti menjadi pengurus minimal lima tahun,” katanya saat acara buka puasa bersama dan silaturahmi pengurus se-Indonesia di Nusa Dua, Badung Jumat, 16 Maret 2024.
Meski demikian, Ical sapaan akrab Aburizal mengungkapkan rasa senang jika Presiden Joko Widodo masuk ke partai beringin. “Pak Jokowi masuk senang dong, Presiden 10 tahun dan merupakan tokoh masyarakat,”ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus juga mengungkapkan hal senada dengan Ical. Ia merasa senang jika Presiden Joko Widodo mau bergabung dengan partainya.
“Bayangkan presiden mau masuk. Pasti akan membatu partai Golkar. Di internal juga ada program kaderisasi,” ujarnya.
YOHANES MAHARSO | MADE ARGAWA
Pilihan editor: Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan
