Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

image-gnews
Ilustrasi: Tempo/Dianka Rinya
Ilustrasi: Tempo/Dianka Rinya
Iklan

4. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti

Ray Rangkuti berpendapat masuknya anak dan menantu Presiden Jokowi dalam bursa Pilkada 2024 merupakan sesuatu yang tidak wajar. Pendapat ini ia sampaikan hal itu dalam dialog di Kompas TV pada Kamis, 14 Maret 2034. Pihaknya mengatakan Indonesia sudah di ambang darurat dinasti politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ini sebetulnya sudah tidak wajar. Kita sudah berada dalam kondisi darurat dinasti politik,” katanya.

Menurut catatan Ray Rangkuti, per 2020 lalu, setidaknya ada 117 daerah yang dikuasai oleh dinasti politik. Ia memprediksi besar kemungkinan praktik ini akan merajalela pada 2024 saat Pilkada dilaksanakan. Kondisi ini, kata dia, bahkan sudah terjadi dalam Pemilihan anggota legislatif (Pileg) pada 14 Februari lalu. Ray menyebut pemilihan anggota dewan 2024 juga didominasi praktik politik dinasti.

“Kelihatan juga dinasti politik sangat banyak mendominasi kemenangan untuk kursi di DPR. Jadi baik legislatifnya maupun eksekutifnya, kita didominasi oleh dinasti politik,” katanya.

5. Pengamat Politik Yoes C Kenawas

Pengamat Politik Yoes C Kenawas mengatakan dinasti politik yang dibangun Presiden Jokowi merupakan pilihan politik yang tidak beretika. Yoes melihat, sebagai seorang politisi Jokowi melakukan berbagai cara untuk melanggengkan kekuasaan. Jokowi membuat politik dinasti sebagai upaya memperpanjang kekuasaan setelah terbentur aturan tiga periode.

“Memang secara natural politisi itu pada dasarnya ingin berkuasa selama mungkin dan seluas mungkin. Dan begitu terbentur aturan, maka membentuk dinasti politik adalah sebuah pilihan meski bukan pilihan etikal,” kata dia dalam keterangannya, Rabu, 13 Maret 2024.

Menurutnya, fenomena yang terjadi saat ini adalah kesempatan langka bagi seorang politisi. Sehingga, membangun dinasti merupakan jalan yang dipilih Jokowi dengan mengesampingkan etika. Dengan begitu, Jokowi masih bisa memengaruhi pemerintahan. Jokowi dengan ambisinya masih bisa mencampuri berbagai kebijakan di pemerintahan yang akan datang.

“Ini lebih ke arah kesempatan tidak datang dua kali bagi seorang politisi seperti Joko Widodo yang sebentar lagi habis masa jabatannya,” ujarnya.

6. Pengamat politik Ujang Komarudin

Menanggapi fenomena sanak keluarga Jokowi ramai terjun ke Pilkada 2024, pengamat politik Ujang Komarudin menyebut kondisi dinasti politik di Indonesia sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Tindakan yang dilakukan Jokowi dan keluarganya menurut Ujang tidak bisa dipandang sebelah mata atau sekadar menyamakan dengan dinasti politik di luar negeri.

“Ya memang negeri ini darurat dinasti politik. Di luar negeri juga dinasti politik ada, terjadi tapi di luar negeri itu yang dimunculkan itu adalah keluarga-keluarga, anak-anak yang latar belakang bagus, berprestasi, punya pengalaman gitu,” ujar ujang kepada awak media, Jumat, 15 Maret 2024.

7. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad

Presiden Jokowi dinilai sebagai satu-satunya presiden RI yang paling sukses membangun dinasti politik pasca reformasi. Penilaian atau sindiran ini dilontarkan oleh pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Nyarwi Ahmad. Praktik politik dinasti Jokowi demi melanggengkan kekuasaannya semakin lama makin meluas.

“Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden setelah dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Ada juga menantu Jokowi, Bobby Nasution yang merupakan Wali Kota Medan digadang-gadang bakal maju di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024,” ujarnya, Selasa, 12 Maret 2024.

8. Ekonom senior, Faisal Basri

Ekonom senior, Faisal Basri, mengungkapkan ada sejumlah cara yang dilakukan Presiden Jokowi sebelum merusak demokrasi demi memungkinkan dinasti politik hadir. Guna mewujudkan ambisi itu, kata Faisal Basri, Jokowi merangkul para konglomerat ke dalam lingkarannya. Setelah demokrasi dirusak, sambung Faisal, Gibran bisa maju menjadi cawapres.

“Malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang genuine (asli) tidak memungkinkan dinasti politik hadir,” kata Faisal dalam Seruan Salemba yang dihadiri sejumlah akademisi di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2024.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  I  IHSAN RELIUBUN  I  DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Politik Dinasti Jokowi Setelah Gibran Jadi Cawapres, ke Mana Kaesang, Bobby Nasution, dan Erina Gudono?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gerindra Usulkan 4 Kader Internal untuk Pilgub Jakarta, Ada 2 Keponakan Prabowo

36 menit lalu

Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam sambutannya di acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Gerindra Usulkan 4 Kader Internal untuk Pilgub Jakarta, Ada 2 Keponakan Prabowo

Partai Gerindra mengusulkan empat nama kader internalnya untuk maju di gelaran Pilgub Jakarta November mendatang.


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

39 menit lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

40 menit lalu

Ketua DPD PSI Kota Depok Oparis Simanjuntak usai deklarasi relawan Depok Kaesang Menang di Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)


Sumbu Filosofi Yogyakarta Diakui UNESCO, Makna Garis Imajiner Gunung Merapi ke Laut Selatan

1 jam lalu

Tugu Yogyakarta, pada awal dibangun pada era Sultan HB I sempat setinggi 25 meter. Dok. Pemkot Yogyakarta.
Sumbu Filosofi Yogyakarta Diakui UNESCO, Makna Garis Imajiner Gunung Merapi ke Laut Selatan

UNESCO akui Sumbu Filosofi Yogyakarta, garis imajiner dari Gunung Merapi, Tugu, Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak, dan bermuara di Laut Selatan.


Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

1 jam lalu

Petugas memeriksa data pengiriman dari lembar C-KWK saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Uji coba aplikasi Sirekap tersebut dalam rangka mempersiapkan pemungutan, penghitungan suara, sampai dengan tahapan rekap guna memastikan kesiapan penggunaannya dalam penyelenggara Pilkada serentak 2020 di daerah. ANTARA/M Agung Rajasa
Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

1 jam lalu

Moses Gatotkaca. Cuplikan video AP
Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

Puncak aksi mahasiswa di Gejayan terjadi pada 8 Mei 1998 setelah salat Jumat. Moses Gatutkaca menjadi korban dengan luka parah. Siapa tanggung jawab?


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

1 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Sempat Sampaikan Keinginan Maju Pilwalkot Bogor ke Prabowo

1 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Sempat Sampaikan Keinginan Maju Pilwalkot Bogor ke Prabowo

Sekretaris Pribadi Iriana Joko Widodo, Sendi Fardiansyah, tengah berupaya mendapat tiket untuk mendaftar sebagai calon wali kota Bogor dalam pilkada serentak 2024.


Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

1 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.