TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dituding melakukan politik gentong babi demi memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dugaan itu muncul pertama kali dalam film Dirty Vote dan diutarakan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.
Ia memberikan penjelasannya soal bantuan sosial (bansos) yang dijadikan alat politik. Ia kemudian menyebut salah satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi. Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi atau pork barrel politics," kata Bivitri Susanti dalam film yang disutradarai Dandhy Laksono tersebut.
Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. “Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri.
Mengenal politik gentong babi dan contohnya
Dilansir dari Koran Tempo, politik gentong babi awalnya dikenal di Amerika Serikat sebagai politik iming-iming dan penggunaan sumber daya negara untuk membeli pengaruh pemilih. Istilah “gentong babi” merupakan metafora dari cerita di Amerika Serikat pada zaman perbudakan. Para budak dengan sengaja memperlambat kerja mereka untuk mengurangi keuntungan pemilik budak.
Oleh karena itu, pemilik budak menggunakan strategi untuk memacu kinerja budak. Cara tersebut dengan menyiapkan sup daging babi dalam gentong. Pemilik budak akan mengumumkan siapa yang paling cepat dan giat bekerja akan dipersilahkan mengambil daging tersebut. Cara ini kemudian direproduksi dalam dunia politik. Sehingga asumsi yang muncul adalah masalah ekonomi dan perut lapar tak bisa diajak berkompromi.
Pada umumnya politik gentong babi dijalankan dengan sumber daya negara, melalui program-program populis yang sengaja diimplementasikan pada periode elektoral dengan tujuan merebut suara dan dukungan pemilih. Dalam hal ini yang menerapkan program bansos tentunya penguasa. Kelompok yang menjadi target sasaran adalah mereka yang pemilih pendukung atau bahkan pemilih yang condong ke oposisi.
Dalam politik gentong babi ini terjadi pertukaran barang dan jasa. Aktor pejabat mengalokasikan sumber-sumber anggaran melalui berbagai program bantuan. Sedangkan masyarakat yang merasa terbantu akan membalas “kebaikan” inkumben dengan cara memilihnya kembali. Sehingga penguasa mendapat keuntungan dan masyarakat memperoleh bantuan.
Sementara itu, biasanya politik gentong babi berbentuk dana hibah atau bansos. Dikutip dari scholarhub.ui.ac.id, dana hibah pernah dijadikan alat gentong babi dI Provinsi Banten tahun 2011. Sementara itu, pada Pilpres 2024, Jokowi melakukan politik gentong babi dengan instrumen bansos dari negara.
ANANDA RIDHO SULISTYA | YOLANDA AGNE | KORAN TEMPO | RIANI SANUSI PUTRI | RIRI RAHAYU | IMAM HAMDI
Pilihan Editor: Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi, Sama Seperti yang Diungkap Dirty Vote
