TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris jenderal dari tiga partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin (Amin) bakal menggelar buka puasa bersama sore ini, Jumat, 15 Maret 2024. Selain buka puasa, mereka juga berencana membahas isu-isu terkini termasuk soal wacana pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Dia menyatakan bakal bertemu dua sekretaris jenderal koalisi Amin lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid.
“Buka puasa dan rapat rutin sekjen, update isu-isu aktual,” kata Hermawi melalui pesan singkat, Jumat. Pertemuan itu diagendakan berlangsung di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada sekitar waktu Maghrib atau pukul 18.00 WIB nanti.
Menurut Hermawi, para Sekretaris Jenderal akan mewakili masing-masing partai untuk saling bertukar informasi soal isu-isu terkini. Hal tersebut termasuk informasi terbaru soal pengguliran hak angket di DPR. Namun, Hermawi tidak memberikan keterangan lebih lanjut soal materi yang akan dibahas para Sekretaris Jenderal nanti.
Sebelumnya, dukungan partai-partai koalisi Amin terhadap wacana hak angket pertama kali disampaikan melalui pertemuan tiga sekretaris jenderal pada Kamis, 22 Februari 2024. Pernyataan sikap itu juga disampaikan setelah pertemuan di NasDem Tower.
Ketika itu, Hermawi menyatakan ketiga partai akan mendukung jika PDIP memulai proses hak angket. "Kita siap bersama inisiator, PDIP, untuk memberikan hak angket," ucap Hermawi saat itu.
Adapun usulan hak angket juga sudah disampaikan oleh PKS, PKB, dan PDIP dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 5 Maret 2024. Dalam paripurna tersebut, anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima, kompak menyuarakan pengguliran hak angket lewat interupsi yang disampaikan dalam rapat.
“Saya ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata anggota DPR Fraksi PKS, Aus Nur Hidayat.
Sementara itu, politikus PKB Luluk Nur Hidayat menyatakan dukungannya terhadap proses hak angket tersebut. “Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” kata dia.
Sedangkan politikus PDIP Aria Bima meminta agar DPR RI bisa menggunakan fungsi pengawasan terhadap berbagai hal yang terjadi selama gelaran Pemilu 2024. Menurutnya, pengawasan itu dapat dilakukan melalui penggunaan hak interpelasi maupun hak angket.
Pilihan Editor: Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri
