TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai usulan salah satu partai agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin koalisi besar hanya pertimbangan politik yang masih jauh.
"Itu kan pertimbangan-pertimbangan politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama lho. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan," kata Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu lalu, 13 Maret 2024.
Budi Arie mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo yang diusulkan menjadi ketua koalisi partai pendukung pemerintahan selanjutnya masih terlalu dini, karena masa pemerintahan Presiden Jokowi masih berlangsung sampai Oktober 2024.
Menurut Budi, masih banyak yang harus dikerjakan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam kurun waktu tujuh bulan tersebut.
Di sisi lain, Budi Arie juga menilai bahwa usul dari salah satu partai agar Presiden Jokowi menjadi pemimpin besar koalisi partai adalah sebuah aspirasi.
"Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden...ya enggak apa-apa dinamika aja," ucap Budi.
Budi pun meminta agar semua pihak menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil penghitungan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 20 Maret mendatang.
Namun begitu, ia menyakini pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo-Gibran menang berdasarkan hasil hitung cepat yang hanya kalah di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat.
Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Koalisi Indonesia Maju harus memperkuat posisi di tataran eksekutif maupun legislatif untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Saya menyampaikan kepada Pak Prabowo dan tentu akan saya sampaikan kembali, Pak Prabowo adalah pemimpin koalisi, jadi beliau tentunya memiliki hak dan kewajiban secara moral untuk memikirkan koalisi kita hari ini dan ke depan," kata AHY usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu lali.
Demokrat, ujar AHY, memahami dan menghormati keputusan Prabowo dalam menilai peta kekuatan koalisi di tataran pemerintahan maupun di parlemen berdasarkan indikator tertentu.
"Atau beliau memiliki pandangan yang lain. Tetapi beliau selalu mengajak kita berbicara bersama, saya tidak ingin menyampaikannya di sini, ada berbagai faktor tentunya," ujarnya saat ditanya seputar harapan Demokrat di posisi kabinet 2024-2029.
Menurut AHY Demokrat menginginkan pemerintahan yang selanjutnya dapat berjalan sukses mengawal aspirasi masyarakat Indonesia, baik oleh partai koalisi maupun partai pengusung.
Selain memastikan kekuatan di eksekutif, kata AHY, Demokrat juga berpandangan agar seluruh kebijakan Koalisi Indonesia Maju berjalan stabil agar seluruh program kerja yang pro terhadap rakyat memperoleh dukungan parlemen.
"Kita ingin stabilitas di parlemen ini juga bisa dijaga. Karena apapun ketika kita bicara mewujudkan program-program kebijakan prorakyat harus juga bisa dikawal di parlemen," katanya.
Pilihan Editor: Reaksi Anies hingga Gibran Soal Gagasan Koalisi Besar yang Dipimpin Jokowi
