TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah aktivis berbagai elemen di Yogyakarta menggelar Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Kamis sore, 14 Maret 2024. Aksi massa itu digelar persis sebulan setelah pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024 lalu.
Dari pantauan Tempo, aksi yang digelar di tengah guyuran hujan disertai angin kencang serta kilat itu tak menyurutkan para peserta menggelar mimbar untuk berorasi.
Dalam aksi yang dijaga puluhan personil kepolisian Kota Yogyakarta itu, massa juga menggotong replika batu nisan putih yang diletakkan di depan Istana Presiden Yogya. Massa yang berasal dari elemen seperti Forum Cik Ditiro hingga Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta itu lantas menaburkan bunga di atas nisan itu sembari terus berorasi mengkritisi mundurnya demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi.
Sanna Ullaili, aktivis dari Forum Cik Ditiro mengatakan salah satu yang diserukan massa aksi adalah menolak hasil Pemilu 2024 yang diwarnai berbagai pelanggaran. "Kami menolak hasil Pemilu 2024 karena diwarnai berbagai pelanggaran," kata Sanna.
Setidaknya ada empat pelanggaran Pemilu 2024 yang dibiarkan terjadi di bawah rezim Jokowi, yakni pelanggaran etika, pelanggaran hukum, pelanggaran adab demokrasindan pelanggaran yang berkaitan dengan dimensi hak hak rakyat seperti pelaksanaan pemilu yang bersih dari intervensi kepentingan pihak manapun yang berupaya melanggengkan kekuasaannya.
"Di bawah rezim Jokowi inilah dilaksanakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia karena telah melibatkan keluarganya sendiri melalui rekayasa aturan yang tak bisa diterima masyarakat," kata Sanna.
Atas berbagai pelanggaran itu, massa aksi pun mendesak Jokowi segera lengser dari jabatannya sebagai presiden karena telah gagal menunjukkan sikap layaknya seorang pemimpin bangsa. "Jokowi (dalam Pemilu 2024) telah menunjukkan sikap yang jauh dari prinsip kepemimpinan," kata Sanna. "Dia jauh dari aspek kualitas demokrasi yang kita harapkan, jauh dari aspek penegakan hukum, jauh dari aspek hak hak asasi manusia terutama memenuhi hak hak rakyat agar bisa memilih pemimpin secara fair dan merdeka."
Tak hanya gagal menjaga Pemilu berjalan fair dan merdeka, Sanna menyebut rezim Jokowi selama hampir dua periode dinilai telah banyak melahirkan kebijakan yang tak pro rakyat. Seperti Undang-Undang Ciptakerja Omnibuslaw, Undang Undang Investasi, dan mencabut sejumlah kebijakan yang terkait hak dasar masyarakat.
Pilihan Editor: Guru Besar hingga Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Suarakan Kemunduran Demokrasi
