INFO NASIONAL - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang membahas Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), mendekati hasil akhir. Aturan yang ditargetkan terbit pada akhir April 2024 ini diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sekaligus pemimpin rapat progres RPP Manajemen ASN, Abdullah Azwar Anas mengatakan, peraturan ini harus bisa transformatif dan implementatif. Ia menambahkan, 30 April 2024 menjadi target penerapan RPP ini.
RPP Manajemen ASN terdiri dari 22 bab yang terdiri dari 305 pasal. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN. Ia menyampaikan, ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP, seperti penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.
“Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu 'ritual' tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau resign sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN atau honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan tiga kali siklus rekrutmen," jelasnya.
Mengenai kemudahan mobilitas talenta nasional, Anas mengungkapkan, talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Padahal, masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Sehingga dengan PP ini pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan baik antarinstansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat,” ujar Anas.
Selian itu, RPP Manajemen ASN juga akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal seperti penataran. Pola pengembangannya mengutamakan experiential learning, seperti magang atau on the job training yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN.
"Sejalan dengan itu maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi atau integrated learning," ujarnya.
RPP Manajemen ASN juga membahas mengenai jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri atau sebaliknya. Menurut Anas, aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. “Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik,” kata Anas.
Digitalisasi juga menjadi fokus RPP Manajemen ASN dengan mempercepat pembangunan platform digital manajemen ASN. Platform Digital Manajemen ASN diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur Platform Digital Manajemen ASN dengan memuat seluruh data Manajemen ASN.
Platform Digital Manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen ASN sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional. “Instansi pemerintah wajib menggunakan Platform Digital Manajemen ASN,” katanya.
Adapun dalam proses RPP Manajemen ini, ASN Kementerian PANRB menggandeng para pakar profesional dan akademisi untuk turut memberi masukan agar PP Manajemen ASN yang dihasilkan berkualitas dan implementatif di lapangan.(*)
