Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Respons PDIP Ketika NasDem Sarankan Partai Banteng Jadi Oposisi

image-gnews
Pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menyiapkan patung banteng seharga Rp 45 juta sebagai atribut kampanye Ganjar-Mahfud dalam acara Konser Salam Metal di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menyiapkan patung banteng seharga Rp 45 juta sebagai atribut kampanye Ganjar-Mahfud dalam acara Konser Salam Metal di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyinggung sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kontestasi politik. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem ini, partai banteng moncong putih lebih baik menjadi oposisi, ketimbang berada di dalam pemerintahan.

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira merespons saran Irma tersebut. Menurut Andreas, Irma tak perlu khawatirkan partainya. Andreas mengatakan PDIP telah mengalami semua peristiwa politik di republik ini.

“Tidak perlu khawatir dengan positioning PDI Perjuangan,” ujar Andreas ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 9 Maret 2024. 

Menurut Andreas, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu sudah pernah mengalami semua peristiwa politik di republik ini, mulai dari partai di dalam atau luar pemerintah maupun partai yang direpresi oleh penguasa. 

“Kalaupun sekarang ini PDI Perjuangan belum bersuara, bukan berarti diam,” tuturnya. Anggota Komisi X DPR RI itu mengklaim PDIP pasti akan berjuang dan bergerak bersama wong cilik menuju Indonesia Emas 2045.

Senada Andreas, politikus PDIP lainnya, Djarot Saiful Hidayat mengatakan opsi di luar pemerintahan juga terhormat untuk mewujudkan check and balances.

“Opsi di luar pemerintahan juga sangat terhormat untuk mewujudkan check and balances,” tutur Djarot kepada Tempo, Sabtu, 9 Maret 2024. 

Dengan begitu, kata Ketua DPP PDIP ini, oposisi dapat memerangi berbagai potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial.

Namun menurut Djarot, saat ini pihaknya masih fokus untuk mencermati tahapan penghitungan suara hingga selesai. PDIP juga tengah mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai respons terjadinya berbagai bentuk kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan massif alias TSM.

“Setelah semua proses selesai, tentunya kita akan mengkaji opsi untuk terus berjuang menegakkan demokrasi sesuai dengan konstitusi,” ujar Djarot ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 9 Maret 2024. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Politikus partai berlogo banteng itu menyebut pihaknya akan memenuhi etika dan keadaban publik, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dia juga mengklaim bahwa PDIP merupakan partai Ideologi yang menyatu dengan harapan rakyat kecil untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan ketergantungan. 

Sebelumnya, politikus NasDem Irma Suryani Chaniago menyinggung sikap PDIP dalam kontestasi politik. Menurut dia, posisi partai berlambang banteng moncong putih itu lebih baik menjadi oposisi, ketimbang berada di dalam pemerintahan.

“PDIP ini bagusnya jadi oposisi. Iya bagus, tapi ketika dia menang, dia enggak bagus. Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura kura,” kata Irma dalam diskusi bertajuk Election Talk di Universitas Indonesia, dikutip melalui laman YouTube FISIP UI, Jumat, 8 Maret 2024. “Tapi ketika dia kalah, baru dia betul-betul menjadi wong cilik. Itu pendapat saya."

Adapun PDIP sempat bersuara mengenai hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Usul itu disampaikan oleh tiga anggota DPR dari Fraksi PKS, PKB, dan PDIP dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 5 Maret 2024.

Mereka adalah anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima. Ketiganya kompak menyuarakan pengguliran hak angket dalam sidang tersebut lewat interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang yang juga politikus Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Defara Dhanya Paramitha

Pilihan Editor: Politikus NasDem Sebut PDIP Lebih Baik Jadi Oposisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 jam lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.


Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

5 jam lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.


KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

8 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

13 jam lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.


Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

16 jam lalu

Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari bersama anggota komisioner KPU lainnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.


Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

19 jam lalu

Walikota Bandung, Ridwan Kamil berpose dengan sepedanya di ruang kerja, Balaikota Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. Karena susah mencari waktu khusus untuk berolahraga, maka Ridwan Kamil bersepeda untuk memaksakan diri untuk rutin menarik otot sana-sini untuk menyehatkan jantung. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut 3 nama berpeluang diusung partainya di Pilkada Jabar 2024, salah satunya Ridwan Kamil. Ini langkah politiknya.


PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

21 jam lalu

Mantan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo saat ditemui usai peringatan hari ulang tahun relawannya Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.


MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.


KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

1 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

Komisioner KPU RI Idham Holik menegur kuasa hukumnya, Hanter Oriko Siregar, dalam sidang sengketa Pileg 2024 di Gedung MK hari ini