TEMPO.CO, Jakarta - PP Muhammadiyah meminta elite politik tidak menarik masyarakat dalam konflik politik yang tengah terjadi setelah pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres).
"Elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.
Abdul menyoroti fenomena hak angket atas dugaan kecurangan saat pemilu yang sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut dia, hak angket ini merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh anggota legislatif dan sah secara undang-undang.
Meski demikian, dia berharap hak angket ini jangan dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dengan kontra terhadap hasil pemilu. "Masyarakat tidak seharusnya risau dengan dinamika politik di DPR," tuturnya.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah dinilai turut berperan membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas masyarakat saat dan setelah pemilu.
"PP Muhammadiyah ini adalah organisasi kemasyarakatan yang bernapaskan Islam dan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto saat mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024.
Menurut Hadi, organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah memiliki pengaruh banyak bagi masyarakat, terutama yang beragama Islam.Pengaruh itu, lanjut Hadi, bisa untuk menyampaikan narasi perdamaian saat masa pemilihan umum. Hal tersebut dapat berpengaruh dalam memperkecil konflik antarpendukung peserta Pemilu.
"Sebelum pemilu juga peran PP Muhammadiyah dalam menjaga kondisi aman dan damai itu terus berlangsung dan seperti itu saja sudah sangat mendukung situasi damai," kata Hadi.
Pilihan Editor: Pengamat Sebut Hak Angket Pemilu di DPR Bisa Jadi Motif Negosiasi Politik
