TEMPO.CO, Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada Selasa, 5 Maret 2024 diwarnai interupsi. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saling bersahutan menyerukan hak angket.
Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) tak ikut interupsi mengajukan hak angket.
Diketahui sebelumnya, PPP yang berkoalisi dengan PDIP mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, diklaim bakal ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Sama halnya dengan NasDem. Partai yang diketuai Surya Paloh ini sebelumnya pun telah mengumumkan bersama PKS dan PKB bakal mendukung bergulirnya hak angket di DPR.
Sikap NasDem disebut sudah cukup jelas
Melansir dari Tempo, anggota DPR dari Fraksi NasDem Taufik Basari menyatakan, partainya tetap mendukung pengguliran hak angket. Menurutnya, sikap NasDem terhadap hak angket sudah cukup jelas.
“Sikap NasDem sudah jelas, bahwa NasDem mendukung pengajuan hak angket,” kata Taufik melalui pesan singkat, Selasa, 5 Maret 2024.
Dia mengatakan dukungan sudah disampaikan secara resmi oleh Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam pernyataan sikap bersama Sekjen PKB dan PKS beberapa waktu lalu.
Taufik menyampaikan bahwa karena Partai NasDem sudah pernah menyatakan dukungan, maka pernyataan di sidang DPR hanya akan menjadi pengulangan.
“Karena sudah jelas, maka tidak perlu kita ulang kembali dalam interupsi di paripurna,” ucap anggota Komisi III DPR RI itu.
Dia pun mengatakan dukungan untuk hak angket yang disampaikan fraksi lain dalam rapat paripurna hari ini sudah mewakili sikap Partai NasDem.
“Bagi kita yang terpenting adalah langkah konkretnya,” ujar Taufik.
Saat ini, Taufik mengklaim fraksi Partai NasDem sedang menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan hak angket. Salah satunya, kata dia, adalah mengumpulkan tanda tangan para anggota DPR dari Fraksi NasDem.
PPP bilang tidak berminat gunakan hak angket
Sementara Anggota DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, partainya hingga saat ini belum tertarik menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurutnya, kebanyakan anggota parlemen dari PPP masih mengurusi proses penghitungan suara pemilihan legislatif di daerahnya masing-masing.
“Sampai saat ini, anggota Fraksi PPP tidak berminat untuk menggunakan hak angket,” kata Syaifullah melalui pesan singkat pada Senin malam, 4 Maret 2024.
Dia menyatakan hal tersebut setelah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum PPP Mardiono dan Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara.
Syaifullah menyampaikan bahwa belum ada arahan dari partai untuk ikut menandatangani wacana hak angket.
“Belum ada perintah partai ataupun fraksi untuk menandatangani usul hak angket,” ucap anggota Komisi I DPR itu.
Para anggota Fraksi PPP, kata Syaifullah, saat ini masih berada di daerah pemilihannya masing-masing untuk mengawal Pemilu 2024.
“Sampai saat ini hampir seluruh anggota FPPP masih berada di Dapil utk mengawal suara PPP,” ujar dia.
Selanjutnya: PKS-PKB-PDIP kompak suarakan hak angket
