TEMPO.CO, Jakarta - Video TikTok Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur yang mengaku disiksa majikannya di Arab Saudi, ramai diperbincangkan publik. Menanggapi hal itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berjanji bakal gencar memberantas para mafia yang terlibat dalam praktik perdagangan orang.
Adapun PMI yang dimaksud bernama Andi Darmawati, warga Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT. Perempuan yang akrab disapa Darma itu membuat video lewat akun TikTok @darmawaty9708 dan meminta diselamatkan dari siksaan dan ancaman majikannya.
"Saya diancam, gajiku tak akan dikasih kalau berani buka suara. Saya tak akan pulang ke Indonesia kecuali semua uang hasil kerja di sini dikembalikan. Padahal saya kerja di sini,” kata dia lewat video TikTok berdurasi lima menit.
Darmawati mengatakan dirinya disiksa oleh anak majikannya dengan cara ditendang, dipukul, bahkan diancam untuk dipotong lidahnya. “Saya masih bersyukur bisa bicara di HP ini.”
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut pihaknya sudah mengetahui modus operandi mafia yang melakukan praktik perdagangan orang. Karena itu, menurut Benny, upaya pemberantasan mafia bukan pekerjaan yang sulit.
"Untuk menyeret dan memenjarakan para mafia, ini pekerjaan yang tidak sulit, ini mudah. Modus operandinya kami paham. " kata Benny dalam keterangannya di Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 5 Maret 2024.
Benny mengkonfirmasi, PMI yang dimaksud kemungkinan berangkat ke Arab Saudi melalui jalur yang tidak resmi. "Kami lihat itu kan tidak terdaftar namanya. Jadi kemungkinan besar patut diduga penempatan secara tidak resmi," ucap dia.
Dia menjelaskan, BP2MI telah mengetahui daerah-daerah yang menjadi target para mafia perdagangan orang. Ia menyebut beberapa daerah yang menjadi target yaitu NTT, NTB, dan Jawa Barat khususnya Indramayu.
"Jadi kami paham misalnya NTT akan ditempatkan di negara mana pasti Malaysia lebih banyak. Kalau NTB akan ditempatkan di mana, pasti selain Malaysia adalah Timur Tengah," kata Benny.
Tak hanya itu, Benny mengklaim, BP2MI juga mengetahui bagaimana pergerakan mafia perdagangan orang dalam melakukan aksinya. "Jalur yang mereka gunakan apakah darat apakah pelabuhan atau bandara, kemudian transitnya dimana. Kita sudah paparkan dalam rapat," ucap dia.
Meski demikian, Benny mengakui, pemetaan itu tidak cukup. Ia menyebut, hal lain yang penting yaitu aparatur sipil negara atau ASN tidak boleh terlibat dalam praktir perdagangan orang itu. "Yang penting di antara apatur negara tidak main mata dan tidak menjadi bagian dari sindikat ilegal," kata Benny.
YOHANES MAHARSO | NABIILA AZZAHRA A. | BAGUS PRIBADI
Pilihan Editor: KPU Minta Bantuan Presiden Jokowi untuk Gelar Pencoblosan Ulang di Kuala Lumpur
