PSI Sebut 'Kaesang Effect' Tingkatkan Perolehan Suara di Daerah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Papua Barat, Purwanto, mengungkapkan pengaruh sang ketua umum Kaesang Pangarep atau "Kaesang effect" berdampak pada meningkatnya perolehan suara di daerah. Salah satunya di Papua Barat di mana perolehan suara itu mampu membawa PSI mendapatkan tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Ada 'Kaesang effect' di sini, tapi terutama semangat para caleg dan kepemimpinan PSI di daerah," kata dia dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.

Dia mengatakan sosok putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu menjadi magnet sendiri bagi masyarakat dan para calon legislator serta kader PSI. Pengaruh Kaesang, kata dia, dapat meningkatkan semangat para kader berkampanye. Begitu pun masyarakat yang akhirnya mau memberikan suaranya untuk PSI karena sosok Kaesang.

Purwanto menuturkan hal itu sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Saat itu, PSI tidak mendapatkan kursi DPRD karena perolehan suara tidak cukup.

Kini, dengan perolehan suara dari hasil hitung cepat Komisi Pemilihan Umum atau KPU, PSI berpotensi mendapatkan tujuh kursi. “Pemilu 2019 kami 0 kursi DPRD. Sekarang kami berpotensi dapat tujuh kursi kabupaten dan bahkan provinsi," ujar dia.

Dia mengatakan tujuh kursi tersebut tersebar di Kaimana, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Fak Fak. Purwanto pun memastikan akan mengerahkan kader partai untuk mengawasi perolehan suara tersebut. Dengan banyaknya dukungan dari masyarakat, dia memastikan para kader dan calon legislator PSI akan bekerja untuk melayani masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai wajar adanya penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024. Karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius dalam menyikapi penambahan suara untuk PSI.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Grace dalam siaran resmi PSI di Jakarta, Sabtu, 2 Maret lalu.

Dia menuturkan berbagai kemungkinan masih dapat terjadi selama KPU masih merekapitulasi suara para pemilih dalam Pemilu 2024. 

Pilihan editor: Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Bentuk Satgas Cegah Perundungan, Ini Alasannya