Sri Mulyani menuturkan rincian RKP 2025 berikut pagu indikatif terhadap program prioritas akan dibahas sambil menunggu penetapan hasil Pemilu 2024 secara resmi dari pada Maret nanti.
Menurut dia, pagu indikatif program prioritas masih harus dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan maupun pada pemerintahan selanjutnya.
"Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan berbagai komitmen yang ada," ujar Sri Mulyani.
Adapun Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan RKP 2025 dan RAPBN 2025 mengakomodasi program-program presiden terpilih.
Mengenai fakta perhitungan suara KPU soal perolehan suara Pilpres 2024 yang belum final, Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi APBN 2025.
Pilihan editor: Beda Sikap PDIP dan Gerindra Soal Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
