TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan program makan siang gratis calon presiden Prabowo Subianto tidak dibahas secara khusus dalam sidang kabinet.
"Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai makan siang gratis," kata Jokowi ditemui di Mabes TNI, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024.
Jokowi menjelaskan di rapat kabinet dia menyampaikan program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025. Tujuannya supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah.
"Dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR," kata Jokowi.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyoni sebelumnya mengatakan program makan siang Prabowo turut dibahas di Istana Negara pada Senin, 26 Februari 2024. Rapat itu membahas asumsi fiskal dan perencanaan anggaran untuk 2025.
Pembahasan program itu di kabinet jadi sorotan, sebab belum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum soal pemenang pemilihan presiden, meskipun Prabowo unggul di hitung cepat sejumlah lembaga survei. Dalam Pilpres 2024, Prabowo bersaing dengan eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo.
Usai rapat kabinet kemarin, Airlangga menyampaikan pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah dari TK, SD, dan SMP untuk makan siang gratis. Dengan data itu, sudah bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” kata Airlangga.
Tak hanya itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar Rp 15 ribu per anak. Jumlah ini di luar anggaran untuk program susu gratis.
Belakangan Airlangga menjelaskan pembahasan program makan siang dalam kabinet Jokowi itu merupakan amplop anggaran. Secara umum metode amplop dapat dipahami sebagai cara menganggarkan pengeluaran dengan menyisihkan uang sesuai pos-pos kebutuhannya.
“Harus dibaca detailnya lagi,” kata Airlangga, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024.
Pilihan Editor: Ketua KPU: 7 Petugas PPLN Kuala Lumpur yang Dinonaktifkan Sempat Dilaporkan ke DKPP
