"Serahkan urusan pemilu kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang untuk melakukan penghitungan suara secara cermat dan hati-hati. Mari kita berbaik sangka saja agar suasana kondusif, rukun, dan tetap tenang," ujarnya.
Gus Fahrur mengingatkan pihak yang tidak berwenang jangan membuat pernyataan yang tidak jelas dan turut menjaga ruang publik agar tetap nyaman. "Masyarakat tetap percaya kepada pemerintah. Insyaallah semua bekerja dengan baik dan diawasi oleh semua kalangan. Jika ada kecurangan silakan dilaporkan," kata dia.
2. Muhammadiyah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral mengenai hak angket DPR yang akan diusulkan oleh kontestan Pemilu 2024.
"Ya, kami netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," kata Haedar usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore lalu.
Namun dia mengatakan, jika memang ada masalah, penyimpangan, dan kecurangan, agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi.
Haedar mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya, yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.
"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik. Namun Muhammadiyah tetap dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga setelah merdeka. "Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.
Haedar menegaskan Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu. “Kami akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.
Pilihan editor: Reaksi Kemenhan atas Rencana Jokowi Beri Prabowo Kenaikan Pangkat Kehormatan Jenderal TNI
