TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Herwyn J. H. Malonda mengatakan sejak tahapan pemilihan umum atau Pemilu 2024 dimulai hingga 25 Februari, sebanyak 45 petugas ad hoc Bawaslu meninggal.
"Santunan yang kami berikan di luar dari BPJS, per 25 Februari, yang kami treatmen khusus ada 3.931, ini dari 2023, 45 orang meninggal, 179 kecelakaan, 358 rawat inap, dan 3.349 rawat jalan," kata Herwyn di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa, 27 Februari 2024.
Sebanyak 45 orang yang meninggal itu terdiri dari 4 orang perempuan dan 41 laki-laki; kecelakaan (179) terdiri dari 57 perempuan dan 122 laki-laki; rawat inap (358 orang) 85 perempuan dan 62 laki-laki; rawat jalan (3.349 orang) terdiri dari 2.063 perempuan dan 1.286 pria.
Namun jika dihitung korban yang meninggal, menurut catatan Bawaslu sejak 25 Februari 2024 hingga saat ini berjumlah 17 orang. "Ada informasi pengawas TPS (tempat pemungutan suara) kami yang bunuh diri," ujar Herwyn.
Herwyn mengatakan kasus bunuh diri itu tidak termasuk sebagai penerima santunan. Namun, hal itu akan diverifikasi apakah yang bunuh diri itu termasuk dengan tugasnya sebagai pengawas. "Dalam keputusan Bawaslu itu ada proses verifikasi supaya layak diberikan santunan," kata dia.
Petugas yang meninggal itu diketahui adalah Anggota Pengawas TPS Desa Alusi Kelaan, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Petugas itu bunuh diri usai menyerahkan laporan ke Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kormomolin. Informasi yang beredar pria 31 tahun itu meninggal dengan menggantung diri. Petugas ad hoc itu terdiri dari pengawas kecamatan (Panwascam), panitia pengawas kelurahan/desa (PKD), Pengawas TPS (PTPS), dan Sekretariat Panitia Pengawas.
Melansir Antara, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanimbar Mathias Alubwaman mengatakan petugas itu diduga menggantung diri karena tak tahan dengan aksi perundungan atau bullying yang ditujukan kepadanya. "Iya, benar. Kaspar Metintomwa ini pengawas TPS d Tanimbar. Ia meninggal bunuh diri karena tak tahan di bully," ujarnya.
Berdasarkan informasi dari Panwaslu Kormomolin, peristiwa itu terjadi di rumah korban pada Kamis, 15 Februari 2024. Awalnya, petugas bersangkutan mengikuti proses pungut hitung di lokasi tempatnya mengawas. Ketika perhitungan selesai, ada yang datang untuk mendokumentasi hasil C-1 menggunakan handphone (HP).
Mereka yang hendak mengambil dokumentasi mendapat izin dari Kelompok Pemungutan Perhitungan Suara (KPPS) yang ada di TPS, dilarang oleh Kaspar. Diduga merasa jengkel karena dilarang, ada warga yang kemudian menyerang Kaspar dengan kata-kata negatif yang diduga mengarah pada fisiknya. "Korban ini punya sedikit kekurangan di bagian bibir, seperti sumbing gitu. Tapi soal ucapan bullyian itu seperti apa, Panwaslu masih membuat kronologis kejadiannya," kata Mathias.
ANTARA
Pilihan Editor: Bawaslu: Satu Petugas Pengawas Pemilu di Papua Tengah Hilang dan Belum Ditemukan
Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri hubungi lembaga berikut untuk berkonsultasi:
Yayasan Pulih: (021) 78842580.
Hotline Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan: (021) 500454
LSM Jangan Bunuh Diri: (021) 9696 9293
