TEMPO.CO, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini menyerahkan bantuan sosial atau bansos beras di Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis, 22 Februari 2023. Penyaluran bantuan pangan, kata dia, bertujuan mengatasi gejolak harga beras saat ini. "Saat ini harga beras di seluruh dunia sedang naik, kenaikan harga beras ini disebabkan perubahan iklim karena terjadi El Nino," katanya, dikutip dari keterangan resmi pada Jumat, 23 Februari 2024.
Tentang Bansos Jokowi
1. Jokowi Tak Menjamin Bansos Berlanjut
Pada Kamis, 22 Februari 2024, saat penyerahan bansos beras kepada keluarga penerima manfaat di Sulawesi Selatan, Jokowi mengatakan bantuan pangan cadangan beras (CBP) belum tentu akan dilanjutkan setelah Juni 2024. Jokowi mengatakan bansos beras itu akan diteruskan seandainya anggarannya cukup.
“Nanti setelah Juni, saya akan lihat lagi APBN kita, APBN-nya kalau cukup. Tapi, saya tidak janji lho," kata Jokowi dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden.
2. Alasan Membagikan Bansos
Harga beras dan bahan pokok naik. Kata Jokowi penyebabnya, karena gagal panen yang dipengaruhi perubahan iklim El Nino. "Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama harga beras naik," kata Jokowi ketika membagikan bansos di Sulawesi Selatan, Kamis, 22 Februari 2024.
3. Mempertimbangkan Anggaran
Jokowi menyerahkan bansos beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, pada Jumat, 16 Februari 2024 Jokowi menjelaskan, bansos pangan beras sudah dibagikan ke penerima sejak Januari dan akan dilanjutkan hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan apabila anggaran mencukupi.
"Kalau di negara lain kan tidak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki, dan kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan, ya kita berikan," katanya, dikutip dari Antara.
4. Menyangkal Politisasi Bansos
Jokowi menyangkal soal politisasi bansos bertujuan untuk menguntungkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Jokowi, pemberian bansos kepada masyarakat anggarannya juga sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan semata keputusan eksekutif.
“Oh, sudah dari dulu kan. Dari September,” kata Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraan (melalui DPR).”
Soal bansos Jokowi ini pernah disindir oleh politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok dalam pidato di deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024.
5. Dulu Jokowi Tidak Setuju Adanya Bansos
Ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi tidak setuju dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Saat itu masih menggunakan nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan itu diberikan untuk kompensasi kepada masyarakat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut Jokowi, pemberian bantuan tunai tidak tepat. Alasannya bantuan ini tidak menyelesaikan masalah, bahkan disebut tidak mendidik. Jokowi menyebut BLSM dengan plesetan balsem sebagai bentuk dari ketidaksetujuan dia.
"Dari dulu saya tidak setuju BLT (Bantuan Langsung Tunai), lalu apa lagi ini balsem (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), sama saja tidak mendidik masyarakat," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 17 Juni 2013. Menurut Jokowi, pemberian bantuan uang tunai lebih tepat jika digunakan sebagai modal bagi masyarakat untuk membuka usaha-usaha yang lebih produktif.
ANDIKA DWI | DANIEL A. FAJRI | RIANI SANUSI PUTRI | SAVINA RIZKY HAMIDA
Pilihan Editor: Dulu Jokowi Bilang Tak Setuju Bansos BLT dan BLSM Sebut Tak Mendidik Masyarakat, Sekarang Justru Jadi Andalannya
