TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih akan dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran. Kubu nomor urut dua itu telah mengklaim memenangi Pemilu 2024 berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat.
"Tentu Presiden Jokowi akan mempunyai peranan yang signifikan di dalam pembentukan pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 24 Februari 2024.
Alasan pertama, Dradjad menyatakan visi misi Prabowo-Gibran dibangun di atas fondasi kebijakan dan capaian oleh Presiden Jokowi dan pemerintahan sebelumnya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputeri. Visi misi itu termasuk Astacita, delapan program terbaik cepat, dan 17 program prioritas.
Aasan kedua, Dradjad menjelaskan selama kampanye, Prabowo-Gibran selalu menyampaikan ingin melanjutkan, menyempurnakan, dan memperluas kebijakan Jokowi. Kebijakan itu mulai dari Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan sosial atau bansos. "Tentu Presiden Jokowi akan mempunyai peran signifikan," kata dia.
Alasan ketiga, Dradjad menyinggung approval rating Jokowi yang tinggi. Dia mengklaim semua pakar politik mengakui popularits Jokowi sangat tinggi dan sangat besar pengaruhnya terhadap kemenangan Prabowo-Gibran. Dia mengklaim kemenangan itu tinggal menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
"Jadi dengan tingkat popularitas dan approval rating yang sangat tinggi itu, beliau mempunyai pengaruh politik yang sangat besar di dalam percaturan politik Indonesia," ujar dia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mempengaruhi komposisi kabinet Prabowo-Gibran setidaknya sampai 20 Oktober 2024. Hari itu merupakan hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024–2029.
"Sebelum 20 Oktober mungkin Jokowi masih berpengaruh soal komposisi kabinet," kata Adi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 24 Februari 2024. Meski begitu, dia menilai Prabowo juga punya preferensi soal postur pemerintahan mendatang.
Namun, setelah 20 Oktober 2024, dia mengatakan tak ada jaminan Jokowi akan terus berpengaruh. Sebab, menurut dia, presiden definitif sejak saat itu adalah Prabowo. "Pasca-20 Oktober itu tak ada jaminan apa pun. Karena yang jadi presiden definitif Prabowo," kata Adi.
Pilihan Editor: Pakar Sebut Hak Angket DPR Bisa Berujung Pemakzulan Presiden Jokowi
