TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan pengguliran hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 harus dilakukan bersama fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Menurut Hermawi, proses tersebut baru bisa berjalan jika ada kerja sama antara tiga partai pengusung Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan dengan partai-partai di luar koalisi, khususnya PDIP.
Hermawi menyatakan koalisi yang terdiri dari NasDem, PKB, dan PKS itu siap mendukung inisiatif hak angket. Namun, baik Koalisi Perubahan maupun PDIP tak akan bisa mendorong hak angket jika berjalan sendiri-sendiri. “PDIP tanpa kami tidak bisa jalan, kami tanpa PDIP tidak bisa jalan,” kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis, 22 Februari 2024.
Baca juga:
Hermawi mengungkapkan kelancaran hak angket ditentukan seberapa kuat sokongan fraksi-fraksi di DPR. Dia berujar proses tersebut perlu dukungan dari setidaknya lebih dari setengah anggota DPR agar efektif.
Angka itu, kata dia, baru akan tercapai jika Koalisi Perubahan bekerja sama dengan PDIP. Saat ini, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu merupakan fraksi terbesar di DPR setelah memenangkan Pemilu 2019.
Maka dari itu, Hermawi menyatakan koalisinya akan menunggu inisiatif dari fraksi PDIP untuk menggulirkan hak angket. “Kalau kami saja, kalau tergantung kepada kami, sejak tiga hari lalu kami sudah jalan. Tapi karena ini yang menginisiasi PDIP kita tunggu respons selanjutnya,” ucap Hermawi.
Sebelumnya, usul penggunaan hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu disampaikan calon presiden dari PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. Dia menyarankan agar partai pendukungnya di DPR menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Sementara itu, Anies Baswedan juga telah menyampaikan dukungannya agar partai-partai Koalisi Perubahan ikut menggunakan hak angket bersama PDIP. "Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar (PDIP) saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu (hak angket)," ucap Anies di Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Februari 2024.
Pilihan Editor: Tolak Penggunaan Sirekap, Partai Ummat Keluarkan 13 Poin Pernyataan
