TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights. Jokowi mengatakan semangat awal dari peraturan ini adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.
Jokowi mengumumkan penandatanganan peraturan ini bersamaan dengan Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 20 Februari 2024.
"Kami juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, kita ingin kerja sama lebih adil antara perusahaan pers dengan platform digital," kata Jokowi dalam pidatonya.
Pengesahan perpres itu mendapat sorotan dari sejumlah media asing. Media Malaysia, The Star, melaporkan peraturan peraturan yang dimulai tiga tahun lalu ini mengharuskan platform daring berkoordinasi terlebih dahulu dengan outlet berita jika platform tersebut ingin mempublikasikan konten outlet tersebut. Platform mungkin juga perlu membayar royalti untuk itu.
Peraturan tersebut merupakan jawaban atas keluhan perusahaan pers atas menurunnya pendapatan iklan media massa sejak masifnya perkembangan platform digital.
Adapun Reuters menanggapi penandatanganan peraturan presiden itu dengan mengutip pernyataan Google yang menyatakan akan meninjau peraturan tersebut. Juru bicara perusahaan digital itu mengatakan mereka telah bekerja sama dengan penerbit berita dan pemerintah untuk membangun ekosistem berita yang berkelanjutan di Indonesia.
Menurut laporan itu, Google tahun lalu mengatakan peraturan tersebut akan membatasi akses publik terhadap beragam sumber berita dan bukannya mempromosikan jurnalisme berkualitas.
Jokowi mengatakan proses penyusunan peraturan yang diusulkan tiga tahun lalu itu memakan waktu sangat lama karena perbedaan pendapat di kalangan media dan platform digital.
Peraturan yang dimuat di situs web pemerintah menunjukkan kerja sama antara platform digital dan perusahaan media dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran lisensi atau pembagian data pengguna berita.
Laporan itu juga mengutip pernyataan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi yang mengatakan peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan perusahaan media “tidak tergerus” oleh platform digital.
Reuters mencontohkan, di Australia, Kode Tawar-menawar Media Berita mulai berlaku pada Maret 2021. Menurut laporan Departemen Keuangan Australia, perusahaan-perusahaan teknologi sejak itu telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media untuk memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.
THE STAR | REUTERS
Pilihan editor: Ganjar Dorong Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Praktiknya di Pemerintahan Sebelumnya
