TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah memberikan bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk membantu warga menghadapi kenaikan harga komoditas tersebut. Jokowi mengklaim kenaikan harga beras terjadi di seluruh negara.
Jokowi menyampaikan ini saat membagikan bansos beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, pada Senin, 19 Februari 2024. Bansos ini mencakup 10 kilogram beras serta bingkisan sembako seperti minyak goreng hingga biskuit.
“Pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu, bapak semuanya karena harganya naik tadi,” kata Jokowi saat memberi sambutan.
Per hari ini Senin, 19 Februari 2024, harga rerata nasional untuk beras premium di panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencapai Rp 16.200 per kilogram di tingkat pedagang eceran. Harga ini naik sebesar 1,12 persen atau Rp 180. Sementara beras premium naik 0,64 persen ke harga Rp 14.080 per kilogram.
Kenaikan harga diiringi dengan minimnya ketersediaan stok di ritel. Ketua Aprindo Roy N. Mandey, menduga ini karena masa panen belum terjadi dan beras tipe medium merek SPHP belum masuk ke retail-retail.
"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara supply dan demand ini mengakibatkan kenaikan HET beras pada retail modern dan pasar tradisional," ucap Roy dalam keterangan resminya pada Jumat, 9 Februari 2024.
Menanggapi soal kelangkaan beras di pasaran, Jokowi sebelumnya mengatakan ini hanya masalah distribusi dan banjir. Sebenarnya stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ia menyampaikan ini saat ditemui usai mencoblos di TPS 10, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada 14 Februari 2024.
Dalam pernyataan di Serpong, Jokowi menjelaskan lagi soal harga beras di dunia yang naik karena perubahan iklim dan perubahan cuaca yang menyebabkan gagal panen. “Produksi berkurang sehingga harganya jadi naik,” kata dia.
Pembagian bansos beras pemerintah seberat 10 kilogram sudah dilakukan pada Januari dan Februari. Bansos beras akan dibagikan sampai Juni 2024 dan akan diperpanjang jika anggaran mencukupi.
Pilihan Editor: Respons Jokowi Soal Rencana PDIP Jadi Oposisi Prabowo
