TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan dirinya mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan usulannya ketika rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat, pada Kamis kemarin, 15 Februari 2024. Ketika itu, Ganjar juga menunjukkan ribuan pesan yang masuk ke telepon selulernya berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi.
Ganjar juga menunjukkan berbagai pesan itu kepada Tempo. Dia menyebut tujuan hak angket–hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan–adalah menungkap dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut.
Menurut Ganjar, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh dibiarkan oleh DPR. Dia mendorong para anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban.
“Tapi kalau ketelanjangan ditunjukkan dan masih diam, fungsi kontrol gak ada. Kalau saya, yang begini mesti diselidiki. Dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata Ganjar.
Namun, kubu Ganjar-Mahfud tak bisa sendirian mengajukan hak angket. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan begitu, hak angket bisa digolkan oleh lebih darai 50 persen anggota dewan.
Ganjar juga mengusulkan timnya membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin. Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan rencananya menempuh jalur sengketa pemilu di DPR akan dimatangkan di level partai politik. “Upaya itu sedang difinalisasi,” kata Arsjad kepada Tempo di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Usulan penggunaan hak angket ini akan mengapung di Parlemen setelah masa sidang DPR dibuka pada Maret 2024. PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP sebagai partai di Senayan bersiap memimpin rencana itu. Dua anggota tim kampanye yang ikut dalam rapat bercerita, Megawati Soekarnoputri meminta rencana penggunaan hak angket dibicarakan dengan matang.
Ganjar Minta Komisi II DPR Turun Tangan
Calon presiden Ganjar Pranowo meminta Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera memanggil Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu soal adanya polemik dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu dan aplikasi Sirekap. Ganjar menyebut para politikus di Parlemen tidak boleh diam atas situasi seperti ini.
“Komisi II harusnya segera memanggil dengan situasi ini. Kalau kami bicara, ya, audit,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Dalam polemik situs Sirekap yang dikelola KPU, Ganjar menyebut para komentator atas kisruh ini justru orang di luar parlemen. Menurut Ganjar, Parlemen harus melakukan fungsi kontrol dalam persoalan ini.
“Di Parlemen gak boleh diam. Ini fungsi kontrol. Saya pernah jadi pimpinan Komisi II dan geregetan,” kata Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga merasa heran dengan sikap KPU yang hanya minta maaf ketika ada salah input data di aplikasi Sirekap. Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyebut sistem Pemilu yang berjalan sekarang tidak baik dan membahayakan.
“Masa Sirekap naik begini kok semua yang komentar di luar. Lalu tiba-tiba ketua KPU minta maaf. Sudah kena putusan etik, minta maaf. Ini seperti orang berjalan yang kalau ketahuan minta maaf. maka sistemnya gak mantep. Ini berarti pemilu dalam bahaya,” kata Ganjar.
Pilihan Editor: Kata PKB Soal Peluang Cak Imin Koalisi dengan Prabowo
