Kata PKB Soal Peluang Cak Imin Koalisi dengan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal mengatakan partainya belum menentukan sikap soal akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi usai Pemilu 2024.

"Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun," kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Februari 2024.

Cucun mengatakan PKB saat ini masih fokus mengawal jalannya proses rekapitulasi suara partai secara nasional dan regional.

"Pemilu belum berakhir sampai sekarang rekapitulasi Pilpres masih berjalan. Jadi tidak ada pembicaraan atau bicara dengan parpol koalisi kami untuk bicara terkait loncat atau misal mengambil sikap, sampai sekarang belum ada pembicaraan terkait itu," ujarnya.

Lebih lanjut  Cucun mengatakan pembicaraan soal sikap partai akan terlebih dulu dibahas dalam rapat internal partai dan juga dirapatkan dengan tim Anies-Muhaimin. Meski demikian, dia mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan ke arah sana.

"Kita lihat dulu hasil pemilu ini, kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri sendiri tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan pasangan calon wakil presiden pendamping Anies, yaitu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dikatakan punya peluang merapat ke kubu Prabowo. Ray menyatakan Muhaimin, sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemungkinan akan memilih untuk mengutamakan kondisi partainya dan tidak menjadi oposisi.

“Cak Imin dan PKB punya potensi untuk bergabung serta (dengan pemerintahan Prabowo). Kalau Imin karena ketua parpol. Ikut berkuasa akan bisa menjaga stabilitas parpol,” ucap Ray. Apalagi, kata dia, PKB memiliki daya tawar yang kuat karena punya komposisi suara cukup besar di Pemilu 2024, yaitu urutan keempat di legislatif.

Pilihan Editor: Yang Dikhawatirkan Jika Prabowo Berkuasa Menjadi Presiden