TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons singkat perihal namanya yang disebut-sebut dalam film Dirty Vote. Dia dan para penjabat kepala daerah dituding berpotensi menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendukung pasangan sesuai arahan pemerintah.
Dalam film itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan Presiden dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menunjuk 20 penjabat gubernur dan 182 penjabat wali kota/bupati. Dia menyebut itu mencakup 140 juta suara yang ekuivalen dengan 50 persen lebih suara pemilu. "Peran Pj Gubernur tentu saja sangat berpengaruh," kata Feri dalam film itu.
Para penjabat kepala daerah pun bukan orang sembarangan. Mereka merupakan orang yang dekat atau pernah bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin merupakan Deputi Kesekretariatan Presiden. Adapun Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merupakan Kepala Sekretariat Presiden.
Ketika ditanya tanggapannya perihal kemunculan namanya dalam film itu, Heru Budi hanya tersenyum dan menjawab singkat. "Ya enggak apa-apa, terima kasih," kata Heru Budi saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.
Adapun Heru Budi sempat menuai kontroversi lantaran membagikan bantuan sembako murah dengan warna biru langit yang identik dengan pasangan nomor urut dua Prabowo-Gibran. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengaku tak dilibatkan dalam pemilihan warna bungkus sembako murah yang dibagikan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Jakarta pada Rabu, 8 Februari 2024.
"Saya sih enggak tahu ya. Untuk urusan seperti itu kan urusannya mereka," ujar Prasetyo saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 8 Februari 2024. Menurut dia, pembagian sembako murah merupakan wewenang eksekutif.
Pilihan Editor: Hasil Hitung Cepat: PPP Tak Lolos ke DPR, Bagaimana dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota?
