Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU dan Bawaslu Kaji Kemungkinan PSU Usai Belasan TPS di Bima Dirusak dan Dibakar

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Bima - Komisi pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mengkaji kemungkian digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini buntut dari kasus perusakan dan pembakaran belasan TPS di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa itu terjadi saat proses perhitungan suara legislatif Rabu malam 14 Februari 2024.

Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid mengatakan peristiwa perusakan dan pembakaran itu bermula dari kedatangan tim pemenangan calon anggota legistaif DPRD Kabupaten Bima yang tak terima dengan hasil perhitungan suara.

“Tim pasangan calon itu meminta tambahan suara, namun karena ditolak oleh petugas KPPS, maka terjadilah kasus pembakaran,“ kata Khuwailid, Kamis 15 Februari 2024.

Kasus pertama, kata Khuwailid, bermula di Desa Parado Wali, masing-masing di TPS 1, TPS 2 dan TPS 5. “Puncaknya sekitar pukul 21.00, kemudian meluas ke Desa Rato dan Parado Wane,” sambung Khuwailid.  

“Teman-teman KPU, Bawaslu di Bima bekerja sama untuk menyelamatkan dokumen yang tersisa untuk diamankan di KPU Bima.”

Usai peristiwa itu, Khuwailid meminta aparat keamanan untuk mempertebal pengamanan terutama keamanan bagi petugas penyelenggara pemilu.

Terpisah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, Itratip mengatakan berdasarkan laporan Bawaslu kabupaten Bima, peristiwa perusakan dan pembakaran TPS itu bermula dari datangnya sekelompok orang ke salah satu TPS yang memaksakan perhitungan suara DPRD Kabupaten setelah perhitungan suara Pilpres.

“Karena masyarakat terus mendesak dan cenderung intimidatif, akhirnya KPPS menyetujui lompatan perhitungan dari perhitungan suara Pilpres ke perhitungan DPRD kabupaten,” kata Itratip.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Setelah diikuti rupanya hasil perhitungan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dilakukanlah tindakan seperti itu.”

Itratip mengatakan bahwa aparat kepolisian sudah mengamankan dua orang pelaku perusakan dan pembakaran. “Ini dilakukan untuk memulihkan keadaan, jangan sampai merebet ke kecamatan lain yang situasinya sudah kondusif,” ujarnya.

Soal keterlibatan caleg peserta pemilu dalam peristiwa itu, Itratip mengatakan masih dalam proses penyelidikan.  

Dari data yang dihimpun sejauh ini terdapat 63 kotak suara yang dirusak dan dibakar terdapat di 15 TPS yang ada di Desa Parado Rato, Desa Parado Wane, Desa Kanca dan Desa Lere. Empat desa ini semuanya berada di wilayah Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. Buntut dari peristiwa itu, Bawasludan KPU saat ini masih melakukan pengkajian kemungkinan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). 

ABDUL LATIF APRIAMAN

Pilihan Editor: PDIP Siap Jadi Oposisi jika Prabowo Menang, PPP: Kami Tunggu Hitung Resmi KPU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

11 jam lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.


Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

11 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

KPU Bali meyakini tingkat pendidikan pemilih di Denpasar dan Badung sudah cukup bagus.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

13 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

19 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

19 jam lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

21 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

1 hari lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

1 hari lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

PDIP akan hadirkan ahli berstatus guru besar dari dua kampus berbeda. Sidang keberatan atas pencalonan Gibran di pilpres ini dilanjutkan pekan depan.


PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

1 hari lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kanan) berbincang dengan rekannya dalam sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

Kuasa hukum PDIP dan KPU berdebat di persidangan PTUN. Status Afifuddin sebagai Pelaksana tugas Ketua KPU disoal.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

1 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.