Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jabatan Khofifah Indar Parawansa Selesai sebagai Gubernur Jawa Timur, Simak 3 Hal Ini

Reporter

Editor

Bram Setiawan

image-gnews
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam balutan tenun ikat asal Lamongan, Jawa Timur/Foto: Instagram/Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam balutan tenun ikat asal Lamongan, Jawa Timur/Foto: Instagram/Khofifah Indar Parawansa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani surat keputusan pemberhentian Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur. Khofifah mengakhiri masa baktinya sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur Emil Dardak pada 13 Februari 2024. 

Sebelum berhenti menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah menyatakan akan mendukung Prabowo-Gibran. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menonaktifkan Khofifah sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU.

PBNU sudah menetapkan parameter keterlibatan anggotanya dalam Pemilu 2024. Dalam hal ini, kata dia, pengurus yang terlibat dalam tim kampanye harus nonaktif dari jabatannya sampai Pilpres berakhir. Pada 20 Januari 2024, Khofifah menyerahkan surat penonaktifkan dari kepengurusan Muslimat NU.

Semasa menjabat Gubernur Jawa Timur, Khofifah beberapa kali disoroti.

1. Diduga Mempolitisasi Acara Harlah NU

Gelaran acara Harlah NU ke-101 dan Muslimat NU ke-78 tahun sempat menuai kritik. Alasannya, beberapa pihak menganggap acara itu sengaja digelar sebelum Khofifah nonaktif dari kepengurusan Muslimat NU. Padahal, dia sudah menyatakan diri sebagai pendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Kabar politisasi acara Harlah Muslimat NU ke-78 juga mencuat lantaran hari peringatan yang tak sesuai dengan tanggal didirikannya organisasi tersebut. Jika merujuk pada kalender Masehi, peringatan itu seharusnya dilaksanakan pada 29 Maret 2024. Sebagian orang pun menyangka acara itu sengaja digelar lebih dulu sebelum Pilpres 2024 dilaksanakan pada 14 Februari.

Khofifah membantah. Dia menjelaskan, Harlah Muslimat NU mengikuti sistem penanggalan Hijriah, yang jatuh pada 26 Rabiul Akhir. Adapun tanggal tersebut sebenarnya telah berlalu pada November 2023. Ia menjelaskan tanggal 20 Januari dipilih untuk merayakan Harlah karena berada di tengah-tengah tanggal hari lahir menurut kalender Masehi dan Hijriah. 

"Jadi, bukan dimajukan, ini di tengah-tengah antara Hijriah dan Masehi. Hijriah 26 Rabiul Akhir, sekarang sudah masuk 8 Rajab," katanya.

Khofifah juga menyangkal tuduhan pihaknya menggunakan acara Harlah NU dan Muslimat NU untuk mendapat dukungan politik di Pemilu 2024. "Apa yang ada di dalam prosesi ini, apa ada simbol-simbol, apa ada logo-logo atau ada apa yang patut diduga (mendukung salah satu paslon)?" ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2. Ruang Kerja Khofifah Digeledah KPK

Pada Desember 2022 ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Sekretaris Daerah Jawa Timur, digeledah KPK. Penggeledahan ini untuk menelusuri kasus dana hibah yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

Khofifah menyatakan menghormati proses yang dilakukan KPK. "Itu bagian dari proses yang harus kami hormati semuanya," katanya, Rabu 21 Desember 2022. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak. Sahat ditangkap bersama tiga orang lain. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat yang dikucurkan melalui dana APBD Jawa Timur. 

3. Menyebabkan Kerumunan Saat Pandemi

Beredar video yang menunjukkan kerumunan acara ulang tahun Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, pada 19 Mei 2021. Saat itu memicu serbuaj kritik, karena pada saat itu kasus Covid-19 sedang tinggi di Jawa Timur. Khofifah dianggap melanggar protokol kesehatan, karena membuat kerumunan.

Khofifah menyampaikan permintaan maafnya. Menurut dia video tersebut telah terdistorsi, perayaan itu sebagai syukuran yang juga tanpa persiapan, sepengetahuan dan persetujuan dia. "Tidak ada lagu ulang tahun, tidak ada ucapan ulang tahun, tidak ada bersalam atau berjejer, juga tidak ada potong kue tart ultah," kata dia,

Adapun tentang lokasi di halaman luar rumah dinas, kata Khofifah, mampu memuat 1.000 orang. Jika ditambah samping mencapai 1.500 orang. Tetapi yang hadir saat itu, dia menjelaskan, hanya 31 orang juga 10 anak yatim, serta delapan orang tim selawat dan rebana.

YOLANDA AGNE | DANIEL A. FAJRI | SULTAN ABDURRAHMAN | KUKUH S. WIBOWO | ZACHARIAS WURAGIL | EKO ARI WIBOWO

Pilihan Editor: Khofifah Minta Pendukung Prabowo-Gibran Tidak Euforia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

10 menit lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.


Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

48 menit lalu

Adi Prayitno. ANTARA
Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.


PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

1 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy (kanan) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat bertemu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.


2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

1 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

2 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

4 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menanggapi kemungkinan jika PKS bergabung dengan Prabowo-Gibran.


Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

5 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.


Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

5 jam lalu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.


Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

5 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

PKS belum menentukan apakah bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto atau berada di luar pemerintahan.