TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis masyarakat sipil menggelar tirakatan di Komunitas Utan Kayu, Jakarta, pada Senin malam, 12 Februari 2024 atau dua hari menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024 pada 14 Februari besok.
Mereka menyerukan agar warga menggagalkan upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyandera demokrasi. Acara bertajuk Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan itu dihadiri sejumlah tokoh, seperti Faisal Basri, Goenawan Mohammad, Ubedilah Badrun, dan tokoh-tokoh lain.
Ekonom Faisal Basri mengutip lagu Franky Sahilatua yang menyoal kampanye jangan pilih politikus busuk pada 2008 silam. Faisal menyebut dalam Pemilu 2024 kejujuran dan keadilan absen.
“Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini. Dalam Pemilu 2024 dua hal absen, jujur dan adil. Yang dituding adalah Presiden Joko Widodo,” kata Faisal seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Dalam orasinya, Faisal menyebut Indonesia mengalami stroke dua kali. Pertama ketika terjadi peristiwa 1965 yang disebut menyebabkan pembuluh darah pecah ke otak. Peristiwa kedua, kata Faisal, ketika Reformasi 1998 yang berdampak pada sel-sel pembuluh darah kian banyak yang rusak, padahal sebelumnya belum pulih. “Stroke biasanya maksimum dua kali,” kata Faisal.
Tak hanya itu, Faisal menyebut saat ini terlihat ada gejala stroke yang dahsyat. Faisal mengatakan dulu ada gagasan, sekarang kepentingan.
“Bila ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif; tapi berat ke eksekutif (executive heavy), dan sekarang presidential heavy. Penyebab stroke ini tunggal, namanya Jokowi,” kata Faisal.
Meski demikian, Faisal menyebut masih ada kesempatan sehari lagi untuk Presiden Jokowi insyaf. Caranya, kata Faisal, dengan memerintahkan Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polisi untuk netral dalam Pemilu 2024.
“Netral, gak ikut-ikut pemilu. Tapi katanya itu mustahil, kalau memang mustahil maka ia wajib dijatuhkan secepat mungkin,” kata Faisal.
Gayung bersambut dengan Faisal, Dosen dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, melihat bahwa tindakan Presiden Jokowi, bukan hanya merusak demokrasi, tetapi mendegradasi moral generasi kaum muda.
“Apa yang terjadi dalam proses pemilu adalah bahwa Joko Widodo telah merusak moral generasi dengan melanggengkan nepotisme secara telanjang di publik. Dan ini adalah bentuk demoralisasi pada generasi kaum muda. Saya yakin generasi z nanti akan melakukan perlawanan,” kata Ubed.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di sisa masa kampanye Pemilu 2024.
"Yang bilang siapa? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, 7 Februari 2024.
Jokowi menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang.
"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.
