TEMPO.CO, Jakarta - Munculnya sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote yang dibesut Dandhy Dwi Laksono - WatchdoC Documentary Maker meramaikan suasana pemilu yang sebentar lagi akan dihelat. Hingga saat ini, dalam kanal YouTube mereka, film Dirty Vote 2hari tayang telah memperoleh lebih dari 7 juta penonton.
Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menyatakan bahwa film Dirty Vote mengandung unsur yang tendensius dan tidak memiliki dasar intelektual. Habiburokhman membantah pernyataan ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, salah satu pemeran dalam film tersebut, mengenai kecurangan Pemilu 2024. Habiburokhman menyebut pernyataan yang disampaikan Bivitri tidak berdasar.
"Tidak disebut peristiwa yang mana, apa buktinya, bagaimana status pelaporan dan penanganan perkaranya," kata Habiburokhman dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube Prabowo Gibran, Ahad, 11 Februari 2024.
Dirty Vote dan fenomena partai bayangan yang dibahas
Selain mengungkap kecurangan yang dilakukan oleh kroni Jokowi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut kedua, Prabowo-Gibran, film Dirty Vote juga mengungkap fenomena munculnya pelbagai partai bayangan yang terbentuk untuk memecah belah partai embrionya.
Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tata negara yang menjadi salah satu pemeran film tersebut yang juga merupakan pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa terjadi kecurangan untuk meloloskan suatu partai. Ia mencontohkan lolosnya verifikasi partai Gelora di Murung Raya, Kalimantan Tengah.
Zainal menyatakan ada begitu banyak kejanggalan di lapangan. Salah satunya, dapat dilihat dari dokumen berita acara KPUD Murung Raya di Kalimantan Tengah yang menyatakan ada instruksi KPU agar mengubah status partai Gelora dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
“Kalau kita lihat secara keseluruhan ya Partai Gelora tidak memenuhi syarat khususnya syarat soal 1000 orang berkartu anggota di Kabupaten Murung Raya. Dari sampel uji petik yang dilakukan terhadap 114 kartu tanda anggota Partai Gelora hanya memenuhi 85 orang yang terverifikasi punya kartu tanda anggota. Namun, luar biasanya partai ini tetap dinyatakan lolos tidak sekedar di Murung Raya,” terang Zainal.
Diketahui bahwa Ppartai Gelora memang didirikan oleh ex-partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera). “Saat ini, Gelora berada di koalisi 02 yang di situ ada anak presiden dan PKS berada di koalisi 01 artinya lolosnya Gelora memang berpotensi memecah suara pemilih PKS yang selama ini menjadi pemilih termasuk pemilih yang paling militan,” kata Zainal.
Fenomena ini, dalam teori hukum, dikenal dengan dengan teori shadow atau shawdow theory. Zainal menjelaskan bahwa pada dasarnya teori shadow adalah penciptaan partai politik yang didorong untuk memecah suara sebelumnya.
“Partai politik jadi jadi teori shadowing pada dasarnya adalah parpol diciptakan adalah adanya yang menjadi shadow atau bayangan untuk memecah suara partai dengan segmen pemilih yang sama di partai yang lain dan itu kira-kira bisa terjadi kalau kita lihat dalam konteks partai Gelora dan konteks partai PKS,” kata Zainal.
Italia
Pada 1994, partai politik baru yang disebut Forza Italia didirikan oleh Silvio Berlusconi. Partai ini dianggap sebagai "partai bayangan" yang dibentuk untuk menarik pemilih dari partai-partai lain di tengah perpecahan politik yang sedang terjadi di Italia pada saat itu.
Forza Italia, yang diterjemahkan berarti “Maju Italia” atau “Ayo Italia”, adalah sebuah partai politik kanan tengah di Italia yang didirikan oleh Silvio Berlusconi pada tahun 19941. Partai ini memiliki ideologi yang meliputi unsur konservatisme liberal, demokrasi Kristen, dan liberalisme.
Jepang
Di Jepang, fenomena serupa terjadi dengan berdirinya partai-partai politik baru seperti Partai Demokrat Liberal pada 1955 dan Partai Minshuto pada 1998. Partai-partai ini didirikan untuk meniru atau menandingi partai-partai yang sudah ada dengan tujuan untuk membagi basis pemilih dan mengurangi dukungan bagi partai yang sudah mapan.
Partai Demokrat Liberal (Jiy-Minshut), sering kali disingkat menjadi LDP atau Jimint, adalah sebuah partai politik di Jepang yang berideologi konservatif. Partai ini dibentuk pada tahun 1955 sebagai hasil merger antara dua partai politik di Jepang.
Film Dirty Vote dirilis di platform YouTube pada tanggal 11 Februari 2024. Dalam film tersebut, tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, berperan sebagai pemeran utama. Mereka mengungkap sejumlah data dan menjelaskan pelanggaran hukum serta kecurangan yang terjadi dalam Pemilu saat ini.
Dalam durasi film selama 1 jam 55 menit 22 detik, para ahli hukum tersebut menyampaikan beberapa poin penting. Mereka membahas tentang kecurangan yang dilakukan melalui penunjukkan 20 PJ kepala daerah, tekanan yang diberikan kepada kepala desa agar mendukung kandidat tertentu, serta penyaluran bantuan sosial atau Bansos yang berlebihan.
MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Film Dirty Vote Bongkar Indikasi Kecurangan Pemilu 2024 Begini Respons Kubu Capres-Cawapres hingga Bawaslu
