TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan ketentuan sebelum pemilih melakukan pencoblosan pada Pemilu 2024. Dia meminta agar pemilih mengecek surat suara sebelum menusuk kandidat yang dipilih.
Hasyim mengatakan, setelah pemilih tiba di tempat pemungutan suara atau TPS, pemilih akan dicek kartu tanda penduduk atau KTP, formulir pemberitahuan, dan daftar pemilih. Jika pemilih itu ada di daftar pemilih tetap (DPT), ia harus menandatangani daftar hadir DPT.
Jika pemilih itu terdaftar sebagai daftar pemilih tambahan atau DPTb maka dia harus bertanda tangan pada daftar hadir pemilih DPTb. "Daftar hadir kan sesuai dengan daftar pemilihnya," kata Hasyim kepada wartawan di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2024.
Setelah itu pemilih dipanggil untuk memperoleh lima kertas suara, yaitu surat suara calon presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten-Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah.
"Sebelum ke bilik suara, surat suara harus dibuka dan dilihat. Surat suaranya bagus apa, enggak. Karena kalau surat suara enggak bagus, sudah dicoblos, bisa diberi kesempatan untuk diganti," kata dia.
Menurut Hasyim, jika pemilih salah mencoblos bisa meminta surat suara pengganti ke anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penggantinya diambil dari surat suara tambahan. Setiap DPT mendapat tambahan dua persen surat suara. "Kalau surat suaranya enggak cukup?" kata dia. "Jadi pemilih seharusnya menggunakan kesempatannya mengecek satu-satu sebelum masuk bilik suara."
Pergantian surat suara itu diambil dari tambahan dua persen jumlah surat suara sesuai DPT. Dan pergantian surat suara itu hanya boleh diganti dengan surat suara cadangan. "Misalnya DPT-nya 300, tambahan 2 persennya berarti 6 lembar," tutur dia.
Pilihan Editor: KPU Ungkap Alasan Kuala Lumpur dan Jeddah Jadi Perhatian Khusus di Pemilu 2024
