TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Operasi 247 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar–Mahfud, Denon Prawiraatmadja, mengatakan partai dan koalisi dan relawan telah menyiapkan 1,6 juta saksi untuk mengawal pemilihan presiden atau Pilpres agar berjalan jujur dan adil.
Partai koalisi, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan TPN Ganjar-Mahfud disebut telah memberikan pelatihan kepada para saksi di Tempat Pemungutan Suara atau TPN itu menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
“Saksi ini dipersiapkan, dilatih, supaya masyarakat bisa memilih sesuai hati nurani,” kata Denon saat ditemui di Kawasan Simpang Lima, Semarang, pada Sabtu, 10 Februari 2024.
Selain itu, Denon menyebut seluruh saksi itu telah mencakup di 800 ribu TPS yang tersebar di penjuru negeri. Dia menyebut saksi-saki itu akan diminta untuk serius mengawasi formulir C1 di TPS. “Partai koalisi sudah pengalaman dua kali Pilpres, yang pasti mengawasi C1,” kata Denon.
Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2014, formulir C1 adalah sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS. Formulir C1 perlu diisi sebagai laporan proses pemungutan suara serta mencatat hasil penghitungan. Informasi di dalamnya meliputi jumlah suara sah, suara tidak sah, serta perolehan suara untuk masing-masing kandidat dan partai politik.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penurunan bendera partainya di Gunungkidul beberapa pekan lalu menjadi pelajaran untuk mengawal pemilihan umum atau Pemilu 2024. Dia menyebut partainya telah menyiapkan jutaan saksi saat pemungutan suara pada 14 Februari mendatang.
“Dengan kejadian di Gunungkidul jadi pelajaran. Kami benar-benar siapkan saksi, pelatihan 1,6 juta saksi,” kata Hasto kepada Tempo pada Rabu malam, 7 Februari 2024.
Sebelumnya, tiga ribu bendera PDIP di Gunungkidul diturunkan paksa menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu, di Gunungkidul juga ada upaya pengerahan aparat yang membuat situasi seolah genting.
Hasto menyebut peristiwa yang melibatkan atribut kampanye partainya itu sudah menciderai martabat partai. “Ini martabat dan kehormatan partai. Bukan lagi soal menang-kalah,” kata Hasto.
Dalam pengawasan Pemilu 2024, Hasto menyebut partainya tidak melakukan sendiri, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil. Hasto menyebut sejumlah platform pengawas Pemilu, seperti Kawal Pemilu dan Jaga Pemilu. “Kami menggaungkan netralitas KPU. Semakin banyak yang mengawasi lebih baik. Percaya pada kekuatan arus bawah,” kata dia.
Pilihan Editor: Surya Paloh Ungkap Peluang Koalisi dengan Kubu Ganjar-Mahfud
