Selain dosen dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi mengeluarkan rilis sikap, mahasiswa pun turun menyuarakan keresahannya terhadap situasi demokrasi di Indonesia. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa UNS ikut bergerak melayangkan petisi mengkritik penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diwarnai dengan pelanggaran kode etik terhadap konstitusi.
Mereka menggelar aksi mendesak sivitas akademika kampus tersebut untuk segera mengambil sikap melawan karena demokrasi Indonesia yang dinilai telah rusak. Aksi digelar di depan Gedung Rektorat Dr. Prakosa UNS Solo, Rabu, 7 Februari 2024. Presiden BEM UNS Solo, Agung Luki Pradita menyerukan aspirasi mereka yang dituangkan dalam Maklumat Supersemar "Demokrasi Terkhianati, Pancasila Tercela".
"Telah terjadi krisis kebangsaan dalam kondisi politik nasional di Pemilu 2024 yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap standar etika tertinggi. Tindakan-tindakan untuk melanggengkan kekuasaan telah mengkhianati demokrasi yang seharusnya menjadi sistem untuk memerdekakan manusia," ujarnya.
Di hari yang sama, Mahasiswa Universitas Trisakti, UPN Veteran Jakarta, dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya melakukan demonstrasi dengan tuntutan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
“Kalau sampai Jokowi berani bagi-bagi bansos bahkan menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye artinya banyak pelanggaran yang sudah dia lakukan. Jokowi mempermalukan kita dengan menganggap masyarakat bodoh,” kata Kevin, seorang mahasiswa Universitas Trisakti dalam orasinya di depan Istana Negara, Rabu, 7 Februari 2024.
Ia mengatakan, para guru besar di berbagai universitas di Indonesia sudah menyatakan sikap mengkritik kinerja Jokowi dan meminta Wali Kota Solo itu untuk netral selama Pemilu 2024.
“Guru-guru besar mendukung kita. Maka kita tuntut Jokowi untuk dimakzulkan, dan minta DPR melakukan check and balance,” katanya.
Dalam orasinya, mahasiswi itu juga mengatakan Jokowi telah melakukan perampasan ruang hidup di sejumlah wilayah demi kepentingan oligarki. “Saya tak sepakat dengan kebijakan hilirisasi Jokowi yang ugal-ugalan. Jokowi telah memenuhi sarat untuk dimakzulkan,” kata dia.
MICHELLE GABRIELA | DANIEL A. FAJRI | ANTARA | RIZKY DEWI AYU | SEPTHIA RYANTHIE | BAGUS PRIBADI
Pilihan editor: Mahfud Md Kritik Penyaluran Bansos ala Jokowi Seakan-akan Kedermawanan Pemerintah Padahal Itu Milik Rakyat
