Gelombang Protes Mahasiswa dan Sivitas Akademika Soal Demokrasi, Netralitas Jokowi hingga Bansos

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di sisa masa kampanye Pilpres 2024. Hal itu pasca gelombang protes mahasiswa dan rentetan kritik guru besar banyak kampus soal kondisi demokrasi merosot.

"Yang bilang siapa? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," tegas Jokowi dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, 7 Februari 2024.

Jokowi menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang. "Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.

Diketahui, Jokowi sempat memberikan keterangan secara khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Januari 2024, mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye. Ia sempat menunjukkan sebuah catatan berupa kertas berukuran besar terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Rentetan pernyataan dan keterangan Jokowi itu sempat menimbulkan pertanyaan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden atau tidak. Akibatnya, beberapa kampus, akademisi, dan mahasiswa mengeluarkan pernyataan sikap terkait kepemimpinan Jokowi. Dalam pernyataan sikap itu mereka juga mengekspresikan kekhawatiran terhadap pelaksanaan demokrasi.

Sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melakukan aksi jalan kaki dalam Deklarasi Rawamangun Mengawal Demokrasi Untuk Pemilu Bersih dan Damai di Jakarta, Selasa 6 Februari 2024, Gerakan tersebut menuntut penyelenggara Pemilu dan Presiden Joko Widodo beserta aparatur pemerintahan lainnya untuk netral juga berintegritas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sekaligus mengajak masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan calon pemimpin negeri berkualitas dan berintegritas. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Apa saja yang menjadi keprihatinan dari kalangan sivitas akademika di kampus-kampus tersebut? Apa yang mereka sesalkan dari Jokowi dan mereka serukan kepadanya? Simak rangkuman sejumlah dari sikap puluhan sivitas akademika berikut ini: 

1. Universitas Indonesia

Universitas Indonesia (UI) menyampaikan kekhawatiran dan keprihatinan terhadap gejala keruntuhan tatanan hukum dan demokrasi menjelang Pemilu 2024. Pernyataan sikap yang mengkritik Jokowi ini disampaikan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, pada Jumat, 2 Januari 2024.

Prof. Tuti, sapaan Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, terutama menjelang Pemilu 2024, pihaknya merasa perlu untuk menyuarakan pemulihan demokrasi yang terkoyak. Sivitas akademika UI merasa prihatin dengan keruntuhan tatanan hukum dan demokrasi.

2. Universitas Gadjah Mada

Kritik dari kampus juga datang dari UGM. Sivitas kampus UGM yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa, menginisiasi Petisi Bulaksumur sebagai pengingat kepada Kepala Negara Joko Widodo. Kritik tersebut disampaikan karena Jokowi dianggap melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi. 

Melalui Petisi Bulaksumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik yang mendukung presiden untuk kembali pada prinsip-prinsip demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

3. Universitas Andalas

Universitas Andalas (Unand) menyampaikan manifesto penyelamatan bangsa pada Jumat, 2 Februari 2024. Berlokasi di area Convention Hall Universitas Andalas, seruan petisi tersebut mencerminkan kekhawatiran sivitas akademika Unand menjelang Pemilu 2024. Sivitas Unand melihat adanya banyak peristiwa yang dianggap tidak wajar. “Semoga ini dapat menjadi kontribusi dari kita semua untuk mengawal demokrasi Indonesia,” kata Charles Simabura, dosen dari Fakultas Hukum Unand.

Selanjutnya: Satu hari setelah UGM...

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya